SIAPAPUN yang melintasi Jalan Sudirman Kota Bukittinggi, pasti akan melewati sebuah monumen yang dikenal sebagai monumen Polwan.
Meski demikian, tak banyak yang mengetahui, siapa Srikandi Kepolisian yang mendapat kepercayaan sehingga harus dibuatkan monumennya.
Dia adalah Rosnalia Taher, satu dari enam perempuan perintis Polisi Wanita (Polwan) pertama di Indonesia, yang dilatih pada 1 September 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat menjadi polisi.
Sebagai salah satu “Srikandi” pertama, Rosnalia berperan penting dalam membuka jalan bagi partisipasi wanita dalam kepolisian RI, khususnya dalam penanganan saksi/tersangka perempuan.

Lahir di Sumatra Tengah, Rosnalia merupakan salah satu dari enam perempuan berdarah Minangkabau yang terpilih menjadi Polwan pertama di Indonesia.
Bersama lima rekannya—Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukotjo, dan Djasmaniar—Rosnalia mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukittinggi.
Pendidikan mereka dimulai pada 1 September 1948, yang kini diperingati sebagai Hari Polwan, untuk mengatasi kesulitan pemeriksaan fisik korban atau tersangka wanita saat itu.
Untuk diketahui, di ada awal tahun 1948, terdapat kesulitan-kesulitan pada pemeriksaan korban, tersangka ataupun saksi wanita terutama pemeriksaan fisik untuk menangani sebuah kasus.
Hal ini mengakibatkan polisi sering kali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik.
Organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukittinggi, lalu berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut.
Atas usulan tersebut, cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi.
Akhirnya pada tanggal 1 September 1948 secara resmi disertakan 6 (enam) siswa wanita dalam pendidikan tersebut.
Akhirnya keenam wanita ini mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 (empat puluh empat) siswa laki-laki di SPN Bukittinggi, sehingga sejak saat itu tanggal 1 September diperingati sebagai hari lahirnya polisi wanita (Polwan).
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 meletus agresi militer Belanda ke II yang menyebabkan pendidikan inspektur polisi di Bukittinggi dihentikan dan ditutup.
Setelah adanya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia, pada tanggal 19 Juli 1950 ke enam calon inspektur polisi wanita kembali dilatih di SPN Sukabumi.
Selama pendidikan ke enam calon inspektur polisi wanita mendapat pelajaran mengenai ilmu-ilmu kemasyarakatan, pendidikan dan ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, dan latihan anggar, jiu jit su, judo, serta latihan militer.
Pada tanggal 1 Mei 1951 mereka berhasil menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas di Djawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya.
Mereka diberikan tugas khusus menyangkut kepolisian terkait dengan wanita, anak-anak, dan masalah-masalah sosial seperti mengusut, memberantas dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak.
Selain itu memberi bantuan kepada polisi umum dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atau saksi khusus untuk memeriksa fisik kaum wanita yang tersangkut atau terdakwa dalam suatu perkara juga mengawasi dan memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan anak-anak.
Sejak dikeluarkan TAP MPR No. II Tahun 1960 yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan bagian dari angkatan bersenjata, maka pada tahun 1965 pendidikan calon perwira Polwan diintegrasikan bersama calon perwira polisi pria untuk bersama-sama dididik di AAK (Akademi Angkatan Kepolisian) di Yogyakarta.
Perekrutan Polwan di AAK hanya berjalan satu angkatan, setelah itu tidak ada lagi perekrutan untuk calon perwira Polwan di AAK.
Jalur perekrutan untuk menjadi perwira Polwan adalah melalui jalur perwira karier setingkat sarjana dan sarjana muda melalui SEPAMILWA (Sekolah Perwira Militer Wajib).
* Penulis adalah wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi









