Rp 300 Triliun Dana SAL di Himbara Dikembalikan ke BI ‎

- Jurnalis

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dikembalikan secara bertahap ke kas pemerintah.

‎Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan proses pengembalian dana tersebut sudah berjalan.

‎“(SAL) sudah (dikembalikan bertahap),” ujar Astera saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip dari Kumparan, Sabtu (26/6).

‎Sebelumnya, pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun di perbankan menjelang Idulfitri 2026 untuk menjaga likuiditas sistem keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

Baca Juga :  Wadanyon TPNPB OPM Kodap 35 Bintang Timur Ditangkap 

‎Tambahan tersebut melengkapi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun, sehingga total dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan mencapai Rp300 triliun.

‎Seiring membaiknya kondisi likuiditas, pemerintah mulai menarik kembali dana tersebut secara bertahap.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan, khususnya bank-bank pelat merah yang menjadi penerima dana pemerintah.

‎Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membenarkan adanya rencana penarikan bertahap dana SAL dari perbankan.

‎Namun, menurutnya, waktu dan mekanisme pelaksanaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah.

Baca Juga :  Kabinet Trump "Pecah"

‎Dian berharap proses penarikan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu likuiditas industri perbankan maupun stabilitas sistem keuangan nasional.

‎“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” kata Dian.

‎Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK menjadi faktor penting untuk memastikan proses normalisasi likuiditas berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan pada sektor keuangan.(*/dh)

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026
Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T
‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa
Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 
IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026
Persiapan Operasional Kopdes Merah Putih Dikejutkan dengan Mundurnya 159 Manajer ‎
Belanja Negara di 2027 Diprediksi Lebih dari Rp 4.000 T ‎
Tahun 2027, Indonesia Berpotensi Jadi Negara Miskin
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 07:07 WIB

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026

Jumat, 6 November 2026 - 16:33 WIB

Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:49 WIB

‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 

Selasa, 20 Oktober 2026 - 20:49 WIB

IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB