TIRA, SAMARINDA – Hasil mengejutkan didapat dari analisis yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur.
Dimana lembaga tersebut, menunjukkan 13.475 titik panas (hotspot) yang tersebar di area konsesi perusahaan sepanjang 1-25 Agustus 2026.
Terkait hal itu, mereka meminta pemerintah mengecek dan mengevaluasi izin perusahaan jika terdapat kebakaran hutan dan lahan di titik panas tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.266 titik panas berada di area perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), 4.474 titik di area pertambangan, dan 3.735 titik di area hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit.
Sepanjang 1-25 Agustus 2026, sebanyak 2.839 titik panas di luar konsesi, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan temuan di area perusahaan.
”Data tersebut setidaknya membuktikan bahwa akar permasalahan karhutla adalah gagalnya pemerintah dan korporasi dalam memastikan perlindungan ekologi dan ekosistem, lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan penjahat lingkungan, dan buruknya tata kelola perusahaan dalam mengelola konsesinya,” tutur Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim Fathur Roziqin, Sabtu (29/8).
Titik panas adalah indikator awal kebakaran hutan dan lahan. Citra satelit itu perlu diverifikasi langsung ke lapangan untuk melihat apakah terjadi kebakaran atau tidak.
Fathur mengatakan, sebaran hotspot di area perusahaan tersebut paling banyak terdapat di Kabupaten Berau, yakni 5.906 titik panas.
Posisi itu diikuti Kabupaten Kutai Timur dengan 2.870 titik panas dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1.710 titik panas. Sisanya tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Mereka memerinci terdapat 30 perusahaan dengan titik panas terbanyak di Kaltim pada periode tersebut.
Itu terdiri dari 10 pemegang PBPH, 10 pemegang konsesi perkebunan sawit, dan 10 pemegang izin pertambangan.
Menurut Fathur, hal ini mengkhawatirkan. Jika terjadi karhutla di titik tersebut, selain merusak lingkungan, warga di sekitar area konsesi perusahaan terancam keselamatan dan kesehatannya akibat api dan asap yang ditimbulkan.
Untuk itu, Walhi Kaltim menuntut pemerintah mengevaluasi total perizinan dan konsesi yang beririsan dengan titik panas dan area yang terbakar.
Evaluasi yang dimaksud mencakup pencegahan dan pengendalian karhutla, pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab pemegang izin.
”Kami menuntut pemerintah dan aparat menindak tegas dan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dan berkontribusi terhadap kerusakan serta kebakaran tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat di tingkat tapak, sementara korporasi yang menguasai ruang dalam skala luas luput dari pemeriksaan,” papar Fathur.
Walhi Kaltim meminta pemerintah dan aparat membuka seluruh data dan hasil audit kepatuhan lingkungan kepada publik, termasuk data konsesi, titik api, dan luas kebakaran secara menyeluruh.
Masyarakat, kata Fathur, berhak mengetahui siapa yang bersalah dan sanksi yang diberikan.
Selain itu, Walhi Kaltim menekankan pentingnya pemulihan ruang hidup masyarakat terdampak karhutla, termasuk masyarakat adat.
Mereka pun meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian ATR/BPN yang menentukan pemberian izin perusahaan.
Berdasarkan data SiPongi Kemenhut, terdapat 2.715,76 hektar lahan yang terbakar di Kaltim sepanjang Januari-Juni 2026.
Angka tersebut kemungkinan bertambah karena sepanjang Juli-Agustus 2026 dilaporkan terjadi karhutla di beberapa kabupaten/kota.
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim mencatat, sepanjang 1-25 Agustus 2026 saja, sedikitnya 572 hektar lahan terbakar yang ditangani. Titik api tersebar di kawasan hutan dan nonhutan.
Dari sisi penanganan hukum, Polda Kaltim telah menetapkan lima tersangka yang diduga menyebabkan karhutla. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam karhutla di Kaltim.
”Sejauh ini (keterlibatan perusahaan) belum ada. Akan tetapi, tetap akan kita lihat nanti apakah ada keterkaitan dari korporasi berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing laporan,” kata Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Endar Priantoro.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan memberi sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada PT PSR yang wilayah operasinya di Kaltim. Perusahaan tersebut merupakan pemegang PBPH.
Areal hutan yang dikelola perusahaan terbakar seluas 82,26 hektar. Paksaan pemerintah memberikan konsekuensi pembenahan sistem pengendalian kebakaran hingga pemulihan areal terdampak dalam batas waktu yang ditentukan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menegaskan, pihaknya terus memantau dan menginvestigasi karhutla di wilayah kelola perusahaan.
Selain sanksi administratif, pihaknya juga akan memproses pidana jika ditemukan pelanggaran.
”Ini juga peringatan kepada siapa pun yang sengaja membakar hutan atau mengambil keuntungan dari kebakaran dan kerusakan kawasan. Kami akan telusuri dan proses berdasarkan alat bukti,” katanya. (*/kdi)









