Tarif Trump Digugat 24 Negara Bagian AS ‎

- Jurnalis

Sabtu, 7 Maret 2026 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sebanyak 24 negara bagian  Amerika Serikat (AS) menggugat kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump.

Gugatan tersebut dikecualikan untuk memblokir penerapan  tarif impor baru yang dinilai melanggar hukum federal.

‎Gugatan dipimpin oleh negara bagian Oregon bersama 23 negara bagian lainnya dan diserahkan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (5/3).

‎Dalam dokumen gugatan, para penggugat menilai kebijakan tarif tersebut melanggar hukum federal, merusak prinsip kekuasaan dalam konstitusi, serta bertentangan dengan UU Tata Usaha Negara.

‎Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield mengatakan kebijakan tarif terbaru pemerintahan Trump dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS.

‎“Fokus pemerintah saat ini seharusnya mengembalikan uang kepada masyarakat, bukan justru menggandakan tarif yang ilegal,” kata Rayfield dalam pernyataannya.

Baca Juga :  ‎AS, China & Rusia Jadi Negara Terkuat di Dunia  ‎

‎Ia menambahkan banyak warga AS sudah terbebani oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan makanan hingga pakaian.

‎Menurut Rayfield, kebijakan tarif yang diterapkan pemerintah selama lebih dari satu tahun terakhir juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

‎Awalnya, Trump berargumen bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif terhadap produk dari negara mana pun, dalam tingkat dan durasi apa pun.

‎Namun, pada 20 Februari lalu Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa penerapan tarif menggunakan dasar hukum tersebut tidak sah.

‎Setelah keputusan itu, Trump menggunakan dasar hukum lain yakni Section 122 dari Trade Act 1974 untuk kembali menerapkan tarif impor sebesar 15 persen terhadap sebagian besar produk global, dengan alasan menekan defisit perdagangan.

Baca Juga :  Dua Bulan Perangi Iran, AS Tekor Rp 433,8 T ‎

‎Meski demikian, pihak penggugat menilai ketentuan tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi terbatas, seperti ketika terjadi defisit neraca pembayaran yang besar dan serius.

‎“Defisit perdagangan tidak memenuhi kondisi tersebut, sehingga sekali lagi presiden bertindak melampaui kewenangannya,” demikian isi pernyataan dalam gugatan tersebut.

‎Selain persoalan hukum, para penggugat juga menyoroti dampak kebijakan ekonomi tersebut. Analisis peneliti Federal Reserve Bank of New York menunjukkan hampir 90 persen biaya tarif pada tahun 2025 ditanggung oleh konsumen dan pelaku usaha di AS.

‎Studi itu juga memperkirakan tarif baru tersebut dapat meningkatkan biaya hidup rata-rata keluarga di Oregon hingga lebih dari US$1.200 per tahun. (*/lah)

‎

Berita Terkait

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026
Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T
‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa
Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 
IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026
Persiapan Operasional Kopdes Merah Putih Dikejutkan dengan Mundurnya 159 Manajer ‎
Belanja Negara di 2027 Diprediksi Lebih dari Rp 4.000 T ‎
Tahun 2027, Indonesia Berpotensi Jadi Negara Miskin
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 07:07 WIB

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026

Jumat, 6 November 2026 - 16:33 WIB

Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:49 WIB

‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 

Selasa, 20 Oktober 2026 - 20:49 WIB

IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB