TIRA, BUKITTINGGI – Kota Bukittinggi di tahun 2026 ini menerima anugerah dengan dikembalikannya dana TKD yang gunanya untuk pemulihan dan antisipasi bencana yang berjumlah ebih kurang Rp. 101 Milyar.
Untuk diketahui, dalam bencana akhir tahun 2025 kemaren, Kota Bukittinggi Alhamdulillah bukanlah kota yang terkena bencana hidrometeorologi secara langsung.
Tetapi bencana tersebut, terdampak pada putusnya akses jalan ke Bukittinggi sehingga tingkat kunjungan wisatawan sangat turun.
Hal itu tentunya berdampak kepada perekonomian masyarakat yang mencari nafkah di Kota Bukittinggi.
”Nah, terkait penyusunan rencana penggunaan dana TKD yang dikembalikan ini, kami sangat berharap agar sesuai dengan SE & PMK,” kata wakil ketua DPRD Kota Bukittinggi H Zulhamdi Nova Candra IB Amd SE Zoebir Dt Nagari Labiah.
Selain penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan, ketua DPD Partai NasDem Kota Bukittinggi ini berharap, sebaiknya dipergunakan untuk hal yang lebih utama seperti untuk tambahan gaji guru honorer ataupun untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
”Namun hal itu, tentunya bisa dikonsultasikan dulu ke Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya mengingatkan.
Zulhamdi mengingatkan pemerintah daerah agar tak terjebak menggunakan dana TKD tersebut untuk hal-hal di luar ketentuan yang telah diatur dalam surat edaran nomor : 900.1.3/1084/SJ dan keputusan PMK no : 29 tahun 2026.
”Peruntukan dana TKD itu telah jelas yaitu untuk pemulihan pasca bencana dan mitigasi. Di luar itu tidak bisa digunakan,” kata dia lagi.
Hal lain yang tak kalah pentingnya menurutnya adalah kolaborasi dan sinergis pemerintah daerah dengan wakil rakyat dalam menyusun penggunaan dana TKD.
”Jangan sampai dana TKD membuat kita bak memakan buah simalakama. Karena bagaimanapun juga, semuanya bermuara ke legislatif,” imbuhnya.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan akibat penggunaan dana TKD yang tak sesuai aturan, maka seyogyanya pemerintah kota Bukittinggi berkoordinasi dengan DPRD sebagai wakil rakyat.
Disinggung menyangkut hal terburuk dari penggunaan dana TKD yang tak sesuai ketentuan, Zulhamdi menyebutkan sejumlah hal.
Diantaranya, hal tersebut bisa jadi temuan BPK, bisa mengakibatkan terjadinya penundaan transfer pusat dan bisa pula berimplikasi pidana.
Karena itu, Zulhamdi Nova Candra di ujung pembicaraan dengan tribunrakyat kembali mengingatkan Pemko Bukittinggi bahwasanya kegiatan rutin, tidak dibolehkan untuk TKD yang dikembalikan ke daerah.
Dan pastinya pemerintah daerah harus berkordinasi dengan wakil rakyat, karena sesuai dengan UUD 23 Tahun 2014, Pemerintahan daerah itu adalah Walikota dan DPRD.
”Itu yang harus dijadikan catatan, meskipun dalam hal ini yang mempunyai wewenang adalah kepala daerah,” kata Zulhamdi mengakhiri. (ted)









