TIRA, AGAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Agam mendapat kritikan keras terkait akurasi data kemiskinan dan pengelompokan (Desil) masyarakat.
Ketidakakuratan ini, selain menimbulkan persoalan baru, juga dinilai hanya membuang anggaran negara.
”Selain itu, tetapi juga membenturkan perangkat nagari dengan warga secara langsung,” kata Walinagari Bukik Batabuah, Firdaus.
Menurut Inyiak Wali ini, ketidaksinkronan data di lapangan, memaksa pihak nagari bekerja ekstra untuk melakukan verifikasi ulang.
Padahal, BPS telah menggelontorkan dana APBN yang sangat besar untuk proses pendataan tersebut.
”Kerja Wali Nagari jadi bertambah karena data BPS tidak akurat. Sangat disayangkan, mengingat dana APBN yang dialokasikan untuk pendataan ini jumlahnya fantastis, namun hasilnya di lapangan justru bermasalah,” ujarnya serius.
Masalah data, menurut Firdaus bukan sekadar urusan angka di atas kertas semata.
”Namun harus diingat, kesalahan dalam penentuan Desil akan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, perangkat nagari sering disalahkan oleh warga yang merasa berhak namun tidak terdata, atau sebaliknya,” urainya.
Dampak sosial dari kesalahan-kesalahan itu menurutnya sangat nyata. Dimana Wali Nagari dan perangkat dijadikan sasaran kemarahan masyarakat karena pengelompokan Desil yang tidak tepat sasaran.
Terkait sengkarut data tersebut , Firdaus menyarankan agar Persatuan Wali Nagari (Perwana) segera turun tangan.
”Perwana diharapkan mampu memfasilitasi pertemuan segitiga yang melibatkan Wali Nagari (sebagai pemegang wilayah), Bupati Agam (sebagai pimpinan daerah) dan
BPS Agam (sebagai instansi pendata),” ujarnya merinci.
Tujuan dari pertemuan adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi mengenai indikator Desil masyarakat agar lebih objektif dan sesuai realita di lapangan.
Sorotan terkait hal tersebut di atas, menurutnya menjadi krusial mengingat saat ini BPS tengah melakukan seleksi mitra atau petugas pendata untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2026.
Sebagai Wali Nagari, Firdaus khawatir proses pendataan tahun 2026 kembali berjalan sebagaimana sebelumnya.
”Jika pendataan dilaksanakan tanpa kontrol dari Wali Nagari, saya khawatir masalah yang sama akan terus berulang. Harus ada sinergi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan tidak merugikan masyarakat maupun perangkat nagari,” kata Firdaus mengakhiri. ***









