TIRA, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak kemungkinan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Wali Kota New York Zohran Mamdani.
Dalam unggahannya pada Senin (20/7), yang dilansir Al Jazeera, Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap selama berada di AS.
Trump juga menyebut Netanyahu tengah berjuang melawan Iran, yang menurutnya telah membunuh puluhan ribu demonstran dan selama puluhan tahun bertanggung jawab atas kematian tentara AS serta korban lainnya.
Pernyataan itu disampaikan setelah Mamdani mengatakan, pihaknya sedang berkonsultasi dengan departemen hukum Kota New York mengenai kewenangan untuk menindaklanjuti surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Jika dilaksanakan, Mamdani berencana menangkap Netanyahu saat menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September mendatang.
Dalam wawancara dengan The New York Times yang dikutip The Wall Street Journal, Mamdani menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang dan mengatakan bahwa pemimpin Israel itu seharusnya berada di Den Haag-pusat penahanan ICC.
”Apapun yang diizinkan hukum di Kota New York, itulah yang akan kami lakukan, tetapi kami tidak akan membuat hukum kami sendiri,” ujar Mamdani.
Mamdani juga menyatakan bahwa apabila terdapat surat perintah penangkapan ICC terhadap pemimpin dunia lain, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, hal itu menurutnya juga patut dihormati.
Selama kampanye pemilihan wali kota, Mamdani pernah berjanji akan memerintahkan polisi menangkap Netanyahu apabila pemimpin Israel itu menginjakkan kaki di New York.
ICC terbitkan surat perintah penangkapan ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang yang berkaitan dengan perang di Gaza.
Namun, AS tidak mengakui yurisdiksi ICC. Selain itu, para ahli hukum yang dikutip The Wall Street Journal menilai kewenangan Mamdani untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu sangat lemah secara hukum.
Brian Ginsberg, mantan pejabat di kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York, mengatakan bahwa Undang-Undang American Servicemembers’ Protection Act tahun 2002 melarang aparat penegak hukum lokal, termasuk Departemen Kepolisian New York (NYPD), bekerja sama dalam proses ICC.
Menurutnya, upaya penangkapan yang diusulkan Mamdani berpotensi memicu benturan antara kewenangan pemerintah daerah, hukum federal, dan hukum internasional.
Israel tolak pernyataan Mamdani Kantor Perdana Menteri Israel sebelumnya juga mengecam pernyataan Mamdani melalui media sosial. Pihak Netanyahu menyebut ICC sebagai “pengadilan palsu” dan surat perintah penangkapannya tidak sah.
Mereka juga menuding Mamdani berupaya mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahannya di New York.
Sementara itu, pemerintahan Trump diketahui mengambil langkah keras terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim, jaksa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum terhadap Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. (*/kps)









