Uncu Refno : SKM Harus Jadi Dasar Pengupahan ‎

- Jurnalis

Sabtu, 8 November 2025 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, BUKITTINGGI – Standar Kebutuhan Masyarakat (SKM) di Kota Bukittinggi saat ini ditetapkan sebesar Rp 600.000.

‎Seandainya satu keluarga terdiri dari suami, istri dan seorang anak saja, maka kebutuhan bulanan minimal keluarga tersebut adalah sebesar Rp 1,8 jt.

‎”Jika hal itu dikaitkan dengan honor pegawai R4 yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 jt berarti pemerintah melakukan pemiskinan terhadap masyarakat,” kata anggota DPRD Kota Bukittinggi, Yundri Refno Putra.

‎Lebih jauh politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, besaran gaji PPPK paruh waktu senilai Rp1,5 juta per bulan yang dianggarkan pemerintah kota (Pemko) Bukittinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 tak sesuai dengan keputusan Kemen PAN RB Nomor 16 tahun 2025.

‎“Jelas bertentangan dengan Kemen PAN RB Nomor 16 tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW),” ujarnya serius.

‎Berdasarkan keputusan Kemen PAN RB di bagian kesembilan belas berbunyi, PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Baca Juga :  Catat! Ini Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2026

‎“Dalam hal ini. Pemko Bukittinggi perlu  mempertimbangkan lagi. Soalnya, tenaga kerja outsourcing saja, gaji yang mereka di atas Rp1,5 juta,” tegas pria yang akrab disapa Uncu ini.

‎Dikatakan, para PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Bukittinggi tersebut menunggu pengangkatan. Sebelumnya, upah mereka terima mencapai Rp2,5 juta per bulan sebelum potong pajak.

‎Upaya “merumahkan” 900 orang lebih tenaga honorer berdasarkan Surat Edaran Walikota Bukittinggi Nomor 800.1.2/169/II-BKPSDM/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bukittinggi tanggal 18 Februari 2025.

‎Untuk tahun 2026, sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB serta surat edaran dari BKN, tenaga honorer yang berstatus R3 dan R4 telah ditetapkan sebagai tenaga PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga :  Suprise berupa Surpres dari Presiden ke Komisi III DPR RI  ‎

‎“Dari 900 orang yang telah dirumahkan, untuk kategori R4 akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu kurang lebih 300 – 400 orang dan R3 sekitar 400 orang,” sebutnya.

‎Disampaikan, sewaktu masih berstatus sebagai non ASN (pegawai kontrak,red), sebanyak 900 orang tersebut, Pemko Bukittinggi melakukan pembayaran upah berkisaran Rp2,5 juta sebelum dipotong pajak.

‎“Dari 900 orang dirumahkan, sekitar 300 – 400 orang lebih saja R4 dapat diangkat PPPK paruh waktu dan R3 sekitar 400 orang, kenapa sebesar Rp1,5 juta upah diterima,” tegasnya.

‎Disebutkan pula,  besaran gaji PPPK paruh waktu Rp1,5 juta per bulan yang bakalan diangkat dan dilantik nanti, telah dialokasikan di dalam APBD 2026.

‎Uncu Refno memastikan, dia akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan upah para PPPK paruh waktu, supaya paling sedikit dibayarkan sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. (ded)

‎

‎

Berita Terkait

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026
Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎
HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 
Tiga Pentolan PSI Mundur!
Secara Konstitusional, Kedudukan Gibran Otomatis Gugur ‎
Elektabilitas Gerinda Tertinggi Versi IPO ‎
Poltracking : Tujuh Partai Berpotensi Melenggang ke Senayan di 2029 ‎
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:20 WIB

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:43 WIB

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Tiga Pentolan PSI Mundur!

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB