Utang Membengkak, AS Minta Sumbangan Publik

- Jurnalis

Senin, 4 Mei 2026 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Amerika Serikat menghadapi lonjakan utang nasional yang kini mendekati US$39 triliun, naik tajam dari sekitar US$19,59 triliun pada 2010.

Tekanan fiskal ini mendorong berbagai upaya untuk menahan laju utang, termasuk skema kontribusi publik.

‎Seperti dikutip Yahoofinance, Departemen Keuangan AS membuka program “Hadiah untuk Mengurangi Utang Publik”, yang memungkinkan masyarakat menyumbang langsung untuk mengurangi utang negara.

Program yang telah berjalan sejak 1961 ini menerima pembayaran melalui transfer bank (ACH), kartu debit atau kredit, PayPal, hingga Venmo.

‎Di sisi lain, Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) memperkirakan putusan Mahkamah Agung terhadap kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga US$1,7 triliun sampai 2036.

Baca Juga :  Hingga Maret, Uang Beredar di Indonesia Capai Rp 10.355,1 T ‎

Proyeksi tersebut dapat mendorong utang AS mencapai US$58 triliun atau sekitar 125% dari PDB dalam satu dekade ke depan.

‎Program kontribusi publik ini menuai kritik, terutama dari komunitas kripto. CEO perusahaan teknologi Bitcoin JAN3, Samson Mow, menilai skema tersebut tidak efektif dalam mengatasi persoalan struktural utang.

‎Ia membandingkan kontribusi publik itu dengan praktik “membakar” dalam ekosistem Bitcoin, di mana aset dikirim ke alamat yang tidak dapat diakses sehingga hilang permanen dari peredaran.

Baca Juga :  Rusia : Sanksi Baru Uni Eropa Perparah Krisis Global ‎

Menurutnya, langkah tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan berbasis mata uang fiat.

‎Komunitas kripto juga berpendapat bahwa dolar AS rentan terhadap penurunan nilai akibat inflasi dan ekspansi moneter, berbeda dengan Bitcoin yang memiliki pasokan terbatas.

‎Sementara itu, Senator Cynthia Lummis terus mendorong RUU BITCOIN Act yang bertujuan membentuk cadangan strategis Bitcoin di tingkat federal sebagai salah satu opsi mengurangi utang.

Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terhadap legislasi tersebut. Pada perdagangan terakhir, harga Bitcoin tercatat di kisaran US$77.886 per koin. (*/dh)

‎

Berita Terkait

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026
Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T
‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa
Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 
IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026
Persiapan Operasional Kopdes Merah Putih Dikejutkan dengan Mundurnya 159 Manajer ‎
Belanja Negara di 2027 Diprediksi Lebih dari Rp 4.000 T ‎
Tahun 2027, Indonesia Berpotensi Jadi Negara Miskin
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 07:07 WIB

Maluku Utara Pimpin Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026

Jumat, 6 November 2026 - 16:33 WIB

Kuartal III 2026, Utang Pemerintah Rp 10.326,9 T

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:49 WIB

‎10 Negara Berikut Beriringan Jadi Negara Termiskin di Eropa

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Stok Beras Nasional Aman untuk 10 Bulan 

Selasa, 20 Oktober 2026 - 20:49 WIB

IMF Rilis 10 Negara Pengutang Terbesar Tahun 2026

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB