Walikota London Desak Pemerintah Inggris Adili Netanyahu

- Jurnalis

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, LONDON – Suara keras untuk menangkap PM Israel , Benjamin Netanyahu tak hanya menggema di Amerika lewat Walikota New York, Zahran Mamdani.

‎Hal serupa diterakkan Walikota London, Sadiq Khan. Pria berdarah India ini, mendesak Pemerintah Inggris untuk menegakkan hukum dan mengadili Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

‎Khan menilai Netanyahu bertanggung jawab penuh atas genosida yang terus berlangsung di Jalur Gaza, Palestina.

Menurutnya, tindakan pemimpin Israel tersebut telah melanggar hukum internasional.

‎”Netanyahu bertanggung jawab, dan sebagai pelaku genosida, saya pikir dia telah melanggar hukum. Saya pikir keadilan harus ditegakkan, dan itu berarti dia harus diadili,” ujar Khan saat wawancara dengan Channel 4 News, Sabtu (9/8).

‎Khan menegaskan bahwa otoritas Inggris wajib menjamin penegakan hukum secara penuh apabila Netanyahu menginjakkan kaki di Inggris.

Ia berkomitmen untuk melakukan lobi intensif kepada Perdana Menteri Inggris agar kepolisian dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas tanpa ragu.

‎”Jika ada bukti dia akan datang ke London, saya akan mendesak Perdana Menteri untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

‎Lebih lanjut, Khan menyatakan sikap tegas Pemerintah Kota London yang akan menutup pintu bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca Juga :  Freedom of the City of London untuk Anies Baswedan 

“Orang-orang yang melakukan genosida tidak disambut baik di London,” tutur Khan.

‎Melansir Middle Eas Eye, ketika ditanya apakah dirinya akan mengikuti langkah Mamdani.

Khan menjawab bahwa ia memiliki kewenangan yang berbeda dengan Wali Kota New York, tetapi tetap menegaskan keyakinannya bahwa genosida tengah berlangsung di Gaza.

‎Ia turut menyampaikan kabar baik bahwa Netanyahu tidak berencana datang ke London.

Namun, jika Netanyahu nekat datang, kata Khan, Netanyahu akan merasakan tekanan penuh dari opini publik.

Dilaporkan bahwa Inggris merupakan negara penandatangan Statuta Roma, sehingga secara hukum berkewajiban menyerahkan Netanyahu kepada ICC apabila ia berada di wilayahnya.

‎Media IBTimes UK mencatat bahwa hingga akhir Juli 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai rencana kunjungan Netanyahu ke London.

Meski demikian, pernyataan Khan bersama dengan penuturan Mamdani sebelumnya tetap menjaga isu akuntabilitas internasional atas konflik Israel-Gaza ini berada di bawah sorotan politik global.

‎Sementara itu, Media AOL UK  melaporkan bahwa langkah Khan menuai kritik dari sejumlah politisi Partai Konservatif, termasuk Menteri Luar Negeri Bayangan Priti Patel.

Ia berkomentar bahwa Khan seharusnya lebih fokus pada persoalan domestik London daripada mencampuri kebijakan luar negeri.

‎Selain itu, Juru Bicara Kedutaan Besar Israel di Inggris, Alex Gandler, menyebut langkah Khan sekadar meniru apa yang sebelumnya dilakukan Mamdani.

Baca Juga :  Catat! Al - Shabaab Jadi Musuh Terbaru Israel  ‎

Ia turut menyinggung bahwa Mamdani sendiri terpaksa mengoreksi pernyataannya setelah menyadari tidak memiliki kewenangan hukum untuk menangkap pemimpin negara lain yang mengisyaratkan bahwa ancaman serupa dari Khan pun dinilai tidak akan berdampak nyata secara hukum.

‎Pernyataan Khan dan Mamdani sama-sama merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza.

‎Israel terus menolak yurisdiksi ICC dan membantah seluruh tudingan tersebut, bahkan Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap selama berada di wilayah Amerika Serikat, sikap yang berbanding terbalik dengan posisi Inggris sebagai negara anggota ICC yang secara hukum terikat kewajiban Statuta Roma.

‎Pernyataan terbuka dari dua wali kota di dua kota besar dunia tersebut kian memperkuat tekanan diplomatik terhadap pemerintah masing-masing negara untuk mengambil sikap konkret terhadap Netanyahu di tengah terus berlanjutnya kritik internasional atas operasi militer Israel di Gaza. (*/noc)

‎

Berita Terkait

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 
Benjamin Netanyahu Game Over 
Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu
Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 
Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat
Migingo Kini Jadi Rebutan  ‎
Netanyahu Menangi Pemilu Israel, tetapi Gagal Raih Mayoritas!
Ratusan Orang Jadi Korban Tabrakan Kereta Cepat di Spanyol
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:42 WIB

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Minggu, 8 November 2026 - 11:22 WIB

Benjamin Netanyahu Game Over 

Sabtu, 7 November 2026 - 10:58 WIB

Jika Terpilih, Capres Prancis Ini Janji  Tangkap Netanyahu

Jumat, 6 November 2026 - 11:45 WIB

Jika Warga AS Muak Padanya, Trump akan Jadi PM Israel 

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

Trump Tersungkur, Pemilu Sela AS Dimenangi Demokrat

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB