SEBUAH misi mulia tengah dirancang World Health Organitation (WHO) atau organisasi kesehatan dunia dan International Comite Red Cross (ICRC) atau komite internasional palang merah.
Apa misi mulia tersebut? Yaitu berupaya membangun program donor darah sukarela yang efektif, menghapuskan donor darah keluarga/pengganti, dan menghilangkan donor berbayar
Kerangka kerja global untuk mencapai 100% donor darah sukarela ini, telah dikembangkan bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
Kerangka kerja ini, dirancang untuk memberikan panduan dan dukungan kepada negara-negara yang berupaya membangun program donor darah sukarela yang efektif.
Visi yang akan diwujudkan dalam kerangka kerja ini adalah pencapaian 100% donor darah sukarela tanpa imbalan di setiap negara di dunia.
Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa donor darah sukarela tanpa imbalan adalah fondasi dari pasokan darah yang aman dan berkelanjutan.
Tanpa sistem yang berbasis pada donor darah sukarela tanpa bayaran, khususnya donor sukarela secara teratur, tidak ada negara yang dapat menyediakan darah yang cukup untuk semua pasien yang membutuhkan transfusi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan tentunya memiliki sebuah tugas yang tidak ringan.
Dimana Kemenkes harus bisa mengorganisir dan berpartisipasi dalam kegiatan (virtual) untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia, mempromosikan donor darah sukarela tanpa bayaran kepada masyarakat, di seluruh pemerintahan, dan sektor lainnya.
Instansi bersangkutan juga berperan penting dalam mempelopori donor darah sukarela yang terorganisir dengan baik, berkomitmen, dan tidak menerima imbalan dalam memastikan pasokan darah yang aman dan mencukupi selama masa normal dan darurat.
Selain itu, Kemenkes selaku perpanjangan tangan pemerintah di sektor kesehatan, harus pula menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi donor darah sukarela tersebut.
Tak hanya itu. mendukung pengembangan layanan transfusi darah yang terkoordinasi secara nasional dengan menyediakan akses yang adil terhadap transfusi darah yang aman dan terjamin kualitasnya bagi seluruh populasi.
Dalam acuan yang ditetapkan WHO dan ICRC serta PMI tentunya, pemerintah juga diharapkan bisa merapkan sistem penjaminan mutu untuk darah dan produk darah.
Dan hal lain yang tak bisa diabaikan adalah untuk berbicara kepada media tentang pentingnya donor darah, keberhasilan yang telah tercapai serta tantangan yang dihadapi negara dalam memenuhi kebutuhan darah nasional. ***
* Penulis adalah pemerhati masalah sosial kemasyarakatan di Kota Bukittinggi









