TIRA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya bersifat sementara.
Kebijakan itu dilakukan untuk mengevaluasi sekitar 27 ribu mitra agar pelaksanaan program memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono menegaskan penghentian sementara operasional SPPG bukan berarti program dihentikan secara permanen.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari penataan ulang seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara, kita berikan waktu untuk menata kembali,” kata Trenggono, Minggu, 19 Juli 2026.
Menurut Trenggono, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu mitra SPPG di seluruh Indonesia.
Penataan juga akan menyasar SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” jelasnya.
Selain evaluasi, BGN juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh mitra yang terdampak kebijakan tersebut. Trenggono memastikan pihaknya akan menjadwalkan dialog agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas bersama.
“Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga paham, bukan berarti kita tidak mau berkomunikasi. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” pungkasnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul protes sejumlah mitra MBG yang menilai penghentian sementara operasional dilakukan secara sepihak.
Sebelumnya, Asosiasi Mitra Strategis Program MBG bahkan mengancam melakukan aksi mogok nasional dengan menutup operasional dapur atau “gembok dapur”.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyampaikan ancaman tersebut usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa, 14 Juli 2026.
Para mitra mengaku keberatan karena telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi sebagai penyelenggara serta mengeluarkan investasi besar untuk membangun fasilitas dapur.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.
Pemerintah berharap evaluasi terhadap mitra dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat. (*/dsw)









