TIRA, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan tokoh publik setelah Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya tidak ingin tujuan baik organisasi dalam memperjuangkan kepentingan buruh justru terseret dalam persoalan yang tidak sejalan dengan visi mereka.
“Tapi memang menjadi pelajaran buat kami, nanti ke depan jangan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh publik, bingung juga nanti kita. Kalau ada masalah, terbawa-bawa organisasi,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Adapun Listyo sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Namun, menyusul kasus tersebut, KSPSI memutus hubungan dengan Listyo sekaligus mengakhiri posisinya di organisasi tersebut.
Andi Gani menegaskan, selama ini hubungan KSPSI dengan Listyo maupun sejumlah instansi pemerintahan hanya sebatas koordinasi kelembagaan, terutama dalam konteks perjuangan buruh.
“Kami dengan seluruh instansi apa pun di Republik ini, termasuk instansi kepolisian, hanya bersifat struktural saja. Tidak bersifat berhubungan langsung, enggak. Hanya koordinasi antar kelembagaan saja. Jadi tidak ada hubungan antar personal dengan, secara personal dengan kelembagaan kita, tapi berdiri sejajar,” tutur dia.
Untuk saat ini, KSPSI belum menentukan sosok yang akan menggantikan Listyo sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Rencananya, posisi tersebut akan kembali diisi setelah Kongres KSPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari 2027.
“Jadi kami belum membahas sama sekali soal pengganti beliau atau siapa yang menjadi calon, belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali,” kata dia.
Andi Gani mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan secara matang calon pengganti Listyo, termasuk untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam organisasi.
Ke depan, KSPSI juga akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh publik agar persoalan pribadi maupun hukum yang menjerat pihak lain tidak berdampak pada organisasi. (*/mkc)









