Secara Konstitusional, Kedudukan Gibran Otomatis Gugur ‎

- Jurnalis

Senin, 2 November 2026 - 06:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebut kedudukan Wakil Presiden RI  Gibran Rakabuming Raka gugur secara konstitusional pascaputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan Mahkamah Agung (MA).

‎“Bahasa tidak sah yang berkonsekuensi tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden ketika itu, maka sebenarnya kedudukan Gibran sebagai wakil presiden harusnya otomatis gugur,” ujar Herdiansyah, Minggu (1/11).

‎Herdiansyah awalnya menyampaikan terkait persyaratan sebagai calon wakil presiden.

Ia menjelaskan, putusan MA menguatkan putusan MK bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

‎“Kalau kita berkaca pada keputusan Mahkamah Agung yang sebenarnya menguatkan juga keputusan Mahkamah Konstitusi, maka Gibran pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden,” ungkapnya.

‎Putusan ini Merujuk pada hasil Sidang MK pada Selasa (6/10) lalu. Saat itu, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti janji yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat atau ijazah di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

‎Sementara itu, pada Jumat (30/10), MA juga memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Baca Juga :  TKD Jangan Jadi Buah Simalakama  ‎

‎“Tidak sah itu bisa dianggap tidak pernah ada atau memang kembali ke keadaan semula. Artinya, surat keterangan penyetaraan ijazah sama sekali dianggap tidak pernah ada dalam proses pencalonan Gibran,” jelas Herdiansyah.

‎Melihat adanya hasil keputusan tersebut, Herdiansyah berpandangan bahwa status Wakil Presiden RI yang disandang Gibran sekarang pun otomatis gugur.

‎“Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya Wakil Presiden dalam hal ini dikualifikasikan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” jelasnya.

‎Pasal 7A UUD sendiri Merujuk pada penghentian presiden atau wapres dalam kondisi-kondisi tertentu.

Kondisi-kondisi tersebut meliputi terbukti melakukan pelanggaran hukum hingga terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres.

‎Sebelumnya, sempat muncul pula pertanyaan terkait pemanggilan ini kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Terkait hal ini, pakar hukum tata negara ini menekankan bahwa kedua putusan tersebut hanya berimplikasi pada pemakzulan Gibran, dan bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

‎“Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung, yang terkandung di sini adalah surat keterangan penyetaraan ijazah yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh Gibran untuk mendaftarkan diri pada saat proses pemilu 2024,” terang Herdiansyah.

‎Jadi sebenarnya dalam kacamata tata hukum negara berdasarkan Pasal 7A tadi, maka yang dimakzulkan adalah Gibran, lanjutnya.

‎Pernyataan kuasa hukum Gibran

‎Terpisah, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, mengatakan putusan MA justru tidak mempengaruhi kedudukan kliennya sebagai wapres.

Baca Juga :  Red Notice Dikeluarkan, 125 Anggota ICC Wajib Tangkap Netanyahu  ‎

‎Menurutnya, putusan MA tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena telah terjadi perubahan keadaan hukum sebelum putusan dijatuhkan.

‎“Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak mempengaruhi posisi Gibran sebagai wapres,” kata Rullyandi seperti dikutip, Sabtu (31/10).

‎“Alasannya, putusan MA tersebut adalah putusan yang tidak sempurna untuk dilaksanakan eksekusi karena ada keadaan hukum sebelumnya,” sambungnya.

‎Rullyandi menjelaskan keputusan MA dikeluarkan setelah seluruh tahapan Pilpres 2024 selesai dan Gibran resmi dilantik sebagai Wapres.

Oleh karena itu, menurutnya, putusan tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut atau retroaktif.

‎“Putusan MA itu telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara dengan Merujuk pada Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya putusan yang tidak sempurna, maka tidak bisa dilaksanakan karena telah terjadi keadaan hukum sebelumnya,” paparnya.

‎Rullyandi juga mengatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut telah digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan dalam tahapan Pemilu 2024 yang saat ini telah selesai. Rullyandi menilai meski putusan MA berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa dipakai.

‎(mou/isn)

‎

Berita Terkait

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026
Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎
HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 
Tiga Pentolan PSI Mundur!
Elektabilitas Gerinda Tertinggi Versi IPO ‎
Poltracking : Tujuh Partai Berpotensi Melenggang ke Senayan di 2029 ‎
Ratusan Profesor Desak Gibran Mundur  ‎
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:20 WIB

Tok! Pemilihan & Pelantikan Wapres, 9 Desember 2026

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Semangat Kebersamaan untuk Kemaslahatan di Hari Jadi NasDem  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:43 WIB

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Tandatangani HMP ‎

Selasa, 10 November 2026 - 18:57 WIB

HMP Terkait Polemik Ijazah Gibran Mulai Ditandatangani 

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Tiga Pentolan PSI Mundur!

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB