TIRA, JAKARTA – Lembaga survey Center of Economic and Law Studied (CELIOS) merilis 10 nama menteri yang perlu di-reshuffle atau diganti.
Sebanyak 10 nama menteri itu dinilai memiliki kinerja terburuk saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bekerja selama 1 tahun.
Menteri dengan kinerja terburuk nomor satu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dia memperoleh poin minus 151.
Kemudian, disusul Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan poin minus 81.
Di posisi ketiga ada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan minus 79, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minus 56, Menteri Kebudayaan Fadli Zon minus 36.
Lalu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.
Di lembaga negara, POLRI hanya meraih 2 dari 10 poin selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasil survei juga meminta adanya reformasi menyeluruh dan pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tak hanya itu, hasil evaluasi menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor selama 12 bulan Prabowo-Gibran memimpin Indonesia.
“Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali,” tulis CELIOS.
Menurut CELIOS, elektabilitas Prabowo turun 34 persen akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.
Kinerja pemerintahan dinilai buruk oleh 72 persen responden (43 persen buruk dan 29 persen sangat buruk), sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah.
Dalam tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.
Di bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.
Reformasi sektor keamanan dinilai belum berjalan, sementara Polri dan TNI dianggap masih bekerja dengan pendekatan represif.
Dalam bidang ekonomi, 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, dan 53 persen menilai stimulus serta bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.
Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat makin terasa, terutama bagi kelas menengah dan bawah.
Sebagian besar publik mendesak koreksi arah kebijakan. Sebanyak 96 persen mendukung reshuffle kabinet, 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58 persen menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi. (*/jpn)









