TIRA, JAKARTA,- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengeluarkan izin resmi bagi 45 ribu sumur minyak rakyat agar hasil produksinya dapat dihitung sebagai bagian dari produksi minyak nasional.
“Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya keluar. Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa bekerja dan tidur nyenyak tanpa ketakutan,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).
Izin pengelolaan sumur minyak rakyat tersebut akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.
Izin pengelolaan sumur minyak rakyat tersebut akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.
Bahlil menjelaskan, keberadaan sumur rakyat sudah ada sejak awal kemerdekaan, namun selama ini belum memiliki payung hukum yang jelas.
Kondisi itu membuat para pengelola sering merasa khawatir karena aktivitas mereka sering diganggu atau ditakut-takuti oleh oknum tertentu.
Oleh karena itu, tegasnya, pemberian izin resmi akan memberikan kepastian sekaligus hukum rasa aman bagi masyarakat pengelola.
Langkah ini, kata dia, menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah masing masing.
“Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, serta memperhatikan lingkungan,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan, rencana legalisasi tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden berpesan agar setiap kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat dan memberikan keadilan.
”Saya izin kepada Pak Presiden Prabowo. Kata beliau, kalau itu baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan menciptakan keadilan, maka lakukanlah,” kata Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Data tersebut diperoleh setelah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Rakyat.
Sebagian besar sumur besar tersebut dikelola masyarakat secara tradisional dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di sekitar lokasi penambangan.
Kementerian ESDM juga telah menyelesaikan inventarisasi nasional seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.
Hasil pendataan itu menjadi dasar untuk menyetel sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.
Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik .
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang telah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.
Hasil minyak dari sumur rakyat nantinya akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP). (*/rep)









