Waduh! Dari 14 SPPG yang Telah Beroperasi di Bukittinggi, Baru Dua yang Kantongi SLHS

- Jurnalis

Senin, 5 Januari 2026 - 16:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, BUKITTINGGI – Sebuah fakta mengejutkan keluar dari mulut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Andrian SKM, MKM.

‎Dimana dari 14 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di kota sejuk itu, baru dua saja SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

‎Padahal, SLHS harus ada sebelum SPPG itu beroperasi. Untuk diketahui, SLHS adalah syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan.

‎SPPG yang sudah beroperasi diminta segera mengurusnya paling lambat sebulan setelah SPPG mereka beroperasi.

‎Sementara yang baru akan beroperasi wajib memiliki SLHS sebagaimana Surat Edaran Kemenkes.

Baca Juga :  Kelangkaan BBM "Jerat" 11 Provinsi di Indonesia  ‎

‎”SPPG di Bukittinggi itu ada 18 unit. Dari jumlah tersebut baru 14 yang beroperasi. Namun yang mengantongi SLHS baru dua yaitu SPPG Tarok Dipo dan SPPG Manggis Ganting,” ucap Ramli merinci.

‎Penjelasan itu tentu saja mencengangkan, sebab SLHS bukan lagi sekadar syarat, tapi adalah kewajiban hukum untuk memastikan standar higienis, sanitasi, bahan baku, dan proses pengolahan makanan terpenuhi.

‎Dari data yang didapat media ini, pada akhir 2025, target MBG untuk peserta didik di Bukittinggi adalah sekitar 43.277 orang, dengan capaian 62,16% (26.900 orang).

Baca Juga :  Sepanjang 2025, Sebanyak 12.658 Anak Keracunan MBG

‎Pihaknya kata Ramli, mendorong agar semua SPPG terutama yang telah beroperasi segera menuntaskan pengurusannya.

‎”Sepanjang persyaratan teknis lengkap, segera kami keluarkan,” ucapnya serius.

‎Untuk diketahui, ada sanksi bagi SPPG yang beroperasi lebih dari sebulan tanpa memiliki SLHS adalah penghentian sementara kegiatan operasional atau penutupan dapur.

‎Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan setempat, memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif ini, terutama setelah batas waktu satu bulan yang diberikan untuk pengurusan SLHS terlampaui. (teddy)

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB