Waw! Mobil Dinas Gubernur & Ketua DPRD Kaltim Bernilai Rp15,3 Miliar  ‎

- Jurnalis

Sabtu, 28 Februari 2026 - 14:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAAT Presiden Prabowo Subianto menggaungkan efisiensi terhadap semua anggaran pemerintah, di Kalimantan Timur kebijakan pemerintah setempat membuat “Indonesia” melongo.

‎Bagaimana tidak untuk pengadaan dua unit mobil dinas saja nilainya mencapai Rp 15,3 Miliar.

‎Jumlah tersebut merupakan akumulasi penganggaran mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar plus mobil dinas ketua DPRD senilai Rp 6,8 miliar.

‎Banyak pihak menyoroti hal ini, meskipun pemerintah setempat mengatakan kendaraan seharga itu dibutuhkan karena medan yang harus ditempuh di daerah yang menjadi kawasan ibukota negara tersebut sangat sulit.

‎Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menggunakan fasilitas dinas mobil milik Pemprov Kaltim untuk operasional di wilayah Kalimantan Timur.

Rudy Mas’ud

‎Rudy menjelaskan bahwa kendaraan mewah yang menjadi polemik tersebut sebenarnya diposisikan di Jakarta.

Fasilitas itu disiapkan untuk menunjang mobilitas gubernur dalam agenda-agenda yang bersifat nasional maupun internasional.

‎Apalagi, status Kaltim sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat frekuensi pertemuan dengan pejabat pusat, investor, dan delegasi mancanegara meningkat tajam.

‎“Kaltim sekarang menjadi wajah Indonesia. Tamu yang datang bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri,” ujar Rudy, dikutip Kamis (26/2).

‎Ia menambahkan, sebagai representasi daerah di kancah nasional, kepala daerah memerlukan sarana pendukung yang layak.

Meski demikian, untuk aktivitas harian di Kaltim, ia mengaku masih mengandalkan kendaraan pribadi.

Baca Juga :  Menunggu "Raibnya" Salju Abadi di Puncak Carstensz

“Sampai sekarang belum ada mobil dinas yang kami gunakan di Kaltim. Yang ada dan dipakai itu kendaraan pribadi,” ujarnya.

“Di sini saya tetap menggunakan ponsel pribadi, bulan puasa kita jangan menggibah,” imbuh Rudy.

‎Terkait besaran anggaran sebesar Rp8,5 miliar, Rudy memastikan seluruh proses pengadaan telah mengacu pada payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

‎Dalam aturan tersebut, kapasitas mesin kendaraan dinas jenis sedan untuk gubernur diperbolehkan hingga 3.000 cc. Rudy menegaskan bahwa unit yang dipesan tetap berada dalam batas spesifikasi teknis tersebut.

‎“Kami mengikuti spesifikasi yang sudah diatur. Soal harga tentu mengikuti kualitas dan kualitas kendaraan,” tegas Rudy.

‎Mobil Dinas Ketua DPRD Kaltim 

‎Di tengah hebohnya pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar, ternyata pimpinan DPRD Kaltim juga melakukan pengadaan serupa. Mobil dinas ini dianggarkan sekitar Rp 6,8 miliar.

‎Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud yang juga kakak dari Rudy Mas’ud, sudah angkat bicara mengenai pengadaan mobil dinas DPRD Kaltim tersebut. Dia beralasan kendaraan dinas DPRD saat ini sudah berusia 5 hingga 10 tahun.

Hasanuddin Mas’ud

‎”Mobil yang lama itu banyak yang sudah tua, sering masuk bengkel, bahkan mogok saat perjalanan dinas. Secara jangka panjang lebih efisien diganti daripada terus diperbaiki,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Program MBG Berpotensi Dikorupsi

‎Ia juga menegaskan pengadaan tersebut sudah dilakukan melalui proses ketat dan bertujuan efisiensi jangka panjang. Pengadaan kendaraan sudah melalui tahapan pembahasan di komisi hingga badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

‎”Semua harus mengikuti pedoman standar satuan harga, analisa standar belanja, masuk e-katalog, dan diawasi inspektorat. Jadi tidak bisa sembarangan,” kata Hasan.

‎Hasanuddin menyebut pengadaan kendaraan bukan untuk kepentingan pribadi pimpinan, melainkan untuk menunjang operasional alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi, badan, sekretariat, dan fraksi.

‎”Itu buat AKD itu bukan buat pimpinan saja, ada untuk komisi, ada untuk badan, pimpinan empat orang, belum lagi nanti ada sekretariat, ya belum lagi ada fraksi. Nah, itu bukan kita buat satu orang. Jadi itu untuk seluruh AKD,” jelasnya.

‎Menurutnya, pengadaan kendaraan juga akan diawasi berbagai pihak, mulai dari inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan seluruh proses harus transparan dan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik.

‎”Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya bukan soal kenyamanan, tapi mendukung kinerja dan efisiensi,” pungkas Hasanuddin.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kaltim belum mengungkap secara rinci merek maupun tipe kendaraan yang dibeli melalui anggaran tahun ini. (*/yvi)

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB