TIRA, JAKARTA – Program efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, perlu dipertanyakan keseriusannya.
Sebab, saat kebijakan tersebut diluncurkan, pemerintah justru menambah sejumlah pos jabatan di pemerintahan menjadi lebih gemuk.
Mulai dari posisi wakil menteri yang sangat banyak, pun menghadirkan beberapa posisi di sektor staf ahli.
Belum lagi usai tangis tersebut, kembali publik terhenyak dengan tunjangan rumah para wakil rakyat yang menyentuh angka Rp 50 juta per orang.
”Saat warga kesulitan dalam memenuhi hal-hal mendasar, seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan ada pajak yang dinaikkan. Sekarang justru wakil rakyat menghadirkan tangisan pilu,” kata Egi Primayogha.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebutkan, keputusan soal perumahan tersebut bukanlah sebuah keputusan yang patut.
Dengan adanya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, maka pendapatan resmi mereka lebih dari Rp100 juta tiap bulannya.
Sejumlah pengamat menilai hal ini “tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat” dan “tidak sepadan” dengan kinerja para wakil rakyat yang jauh dari kata memuaskan.
Berikut tunjangan per bulan anggota DPR yang diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015:
1. Tunjangan melekat anggota DPR
- Tunjangan istri/suami Rp420.000
– Tunjangan anak Rp168.000
– Uang sidang/paket Rp2.000.000
- Tunjangan jabatan Rp9.700.000
- Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa
- Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.8132
2. Tunjangan lain anggota DPR
- Tunjangan kehormatan Rp5.580.000
- Tunjangan komunikasi Rp15.554.000
- Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000
- Asisten anggota Rp2.250.000
Ini belum termasuk gaji pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut, gaji pokok per bulan diatur berdasarkan jabatan:
- Ketua DPR Rp 5.040.000
- Wakil ketua DPR Rp 4.620.000
- Anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000
Jika dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp54.051.903 per bulan di luar tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana ke daerah pemilihan yang dulu dikenal dengan dana aspirasi. (gus)









