WALHI : 48 Nyawa Melayang Gegara Tambang Ilegal di Sumatera Barat  ‎

- Jurnalis

Senin, 18 Mei 2026 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, PADANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat  menilai pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga aparat penegak hukum gagal menyentuh aktor utama di balik bisnis tambang emas ilegal yang terus berulang memakan korban jiwa.

‎Dalam catatan WALHI Sumbar, sedikitnya 48 orang meninggal dunia akibat aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar sejak 2012 hingga Mei 2026.

‎Data tersebut dihimpun dari berbagai penelusuran informasi yang muncul di media sosial dan laporan masyarakat.

‎WALHI menduga jumlah korban sebenarnya lebih besar karena masih ada sejumlah kasus yang tidak terungkap ke publik.

‎Selain menimbulkan korban jiwa, aktivitas PETI disebut terus merusak kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai di berbagai wilayah Sumbar.

‎Beberapa kawasan yang disebut mengalami kerusakan akibat tambang ilegal di antaranya Hulu DAS Batanghari, Hulu DAS Batahan, Hulu DAS Pasaman, Hulu DAS Indragiri, hingga Hulu DAS Kampar.

‎Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tommy Adam, menyebut aktivitas tambang ilegal selama ini berlangsung terbuka namun dinilai minim pengawasan dan penindakan.

‎“Hingga hari ini Pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota hanya sibuk menyaksikan tragedi demi tragedi,” ujarnya dikutip Minggu (17/5).

‎Terbaru adalah tewasnya sembilan penambang akibat longsor tambang emas ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung menjadi bukti gagalnya pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumbar.

Baca Juga :  Catat ! Berikut Provinsi Rawan Karhutla di Indonesia 

‎Tragedi longsor tambang emas ilegal itu terjadi pada Kamis (14/5) dan menewaskan sembilan orang serta menyebabkan sejumlah korban lain mengalami luka-luka.

‎Rangkaian korban jiwa akibat tambang emas ilegal di Sumbar tercatat terjadi di sejumlah daerah selama lebih dari satu dekade terakhir.

‎Pada Minggu (20/10/2012), satu orang dilaporkan meninggal di Sungai Kanaikan, Kecamatan Gunung Tuleh dan Sungai Batahan Aek Nabirong, Kecamatan Ranah Batahan serta Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

‎Selanjutnya pada Jumat (25/1/2019), satu korban meninggal dunia di lokasi tambang emas tradisional Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

‎Pada April 2020, sembilan orang meninggal akibat aktivitas tambang ilegal di Talakiak, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan.

‎Kemudian pada Senin (11/1/2021), empat orang meninggal dan lima lainnya mengalami luka-luka di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan.

‎Masih di wilayah yang sama, delapan orang kembali meninggal dunia dan sembilan lainnya luka-luka akibat tambang ilegal pada Senin (10/5/2021).

‎Satu korban meninggal juga tercatat pada Rabu (30/10/2024) di Kimbahan, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan.

‎Tragedi tambang ilegal di DAS Hiliran Gumanti, Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok turut menewaskan 13 orang pada Kamis (26/9/2024).

Baca Juga :  Camilan & Buah Berikut Bernama Sama di Indonesia Juga Belanda ‎

‎Sementara dua korban meninggal akibat tambang ilegal juga terjadi di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung pada Rabu (9/4/2026).

‎WALHI Sumbar menilai rentetan tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, tetapi bentuk “pembunuhan ekologis” akibat pembiaran aktivitas tambang ilegal.

‎“Ini bukan aktivitas rakyat kecil semata, melainkan bisnis besar yang melibatkan pemodal kuat dan diduga dilindungi aparat,” ungkapnya.

‎WALHI juga menyinggung fakta persidangan kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan yang dinilai membuka dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas tambang ilegal.

‎Selain merusak lingkungan, aktivitas PETI disebut telah menghancurkan lebih dari 10 ribu hektare kawasan hutan lindung di Sumbar tanpa reklamasi.

‎Tambang ilegal itu juga disebut menggunakan merkuri yang berbahaya dan telah dilarang melalui Konvensi Minamata.

‎WALHI Sumbar mengutip hasil penelitian Universitas Andalas yang menemukan kandungan merkuri di Sungai Batanghari mencapai 5,198 mg/l atau jauh di atas baku mutu air minum sebesar 0,001 mg/l.

‎Atas kondisi tersebut, WALHI Sumbar mendesak pemerintah daerah, aparat kepolisian, hingga institusi penegak hukum bertanggung jawab atas terus berulangnya tragedi tambang ilegal di Sumbar.

‎WALHI juga meminta penutupan total seluruh tambang emas ilegal, penindakan terhadap pemodal dan pihak yang terlibat, serta pemulihan kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai yang rusak akibat PETI. (*/bcl)

‎

Berita Terkait

Gawat! 74 Tambang Emas Ilegal & Kolam Sianida Ditemukan di Gunung Salak ‎
Sembilan Korporasi Jadi Tersangka Karhutla Kalimantan 
Global Cities Index Tempatkan New York Sebagai Kota Terbaik di Dunia Tahun 2026 ‎
Tabebuya Segera Jadi “Pemanis” Kota Bukittinggi 
Catat! Ini 10 Negara Terbersih di Dunia
Catat ! Berikut Provinsi Rawan Karhutla di Indonesia 
15 Negara Berikut Miliki Hutan Terluas di Dunia
Unesco Tetapkan 14 Cagar Biosfer Baru
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:14 WIB

Gawat! 74 Tambang Emas Ilegal & Kolam Sianida Ditemukan di Gunung Salak ‎

Kamis, 15 Oktober 2026 - 13:26 WIB

Sembilan Korporasi Jadi Tersangka Karhutla Kalimantan 

Rabu, 30 September 2026 - 09:14 WIB

Global Cities Index Tempatkan New York Sebagai Kota Terbaik di Dunia Tahun 2026 ‎

Kamis, 24 September 2026 - 14:51 WIB

Tabebuya Segera Jadi “Pemanis” Kota Bukittinggi 

Kamis, 17 September 2026 - 08:26 WIB

Catat! Ini 10 Negara Terbersih di Dunia

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB