TIRA, BUKITTINGGI – Pariwisata membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.
Tanpa adanya perhatian dan kepedulian dari pemerintah, sektor pariwisata takkan bisa maju dan berkembang sebagaimana diharapkan.
Pemerintah jangan membiarkan pelaku sektor pariwisata berjalan sendiri, sebab pelaku pariwisata punya keterbatasan yang tentunya bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah.
Demikian dikatakan ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Sumatera Barat, H Syafril saat berdiskusi dengan media di Bukittinggi, Rabu (12/8).
”Tak bisa dipungkiri, keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat masih sangat minim. Ini sebuah pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai hingga hari ini,” ucapnya serius.
GM Nikita Hotel Bukittinggi ini menyebutkan, selain tak pernah masuk dalam urusan wajib pemerintah, sektor ini nyaris berjalan dengan kekuatan sendiri.
Padahal kata mantan anggota DPRD Kota Bukittinggi ini, pemerintah bisa lebih mengoptimalkan perannya dengan menjadikan sektor yang sangat menjanjikan ini menjadi urusan wajib.

”Dengan masuk menjadi urusan wajib, tentunya anggaran yang dikucurkan untuk sektor pariwisata bisa lebih besar dan terarah karena penganggarannya melalui APBD dan juga APBN,” imbuhnya.
ASPPI selaku organisasi profesional non-politik bagi para pekerja dan penggiat pariwisata, kata pria yang akrab disapa Pak Haji ini, tentunya berharap hal itu menjadi perhatian.
H Syafril mengingatkan, pendapat yang menyebut pariwisata khususnya di Bukittinggi akan tetap ramai tanpa promosi yang berlebihan, adalah sesuatu yang keliru.
Karena bagaimanapun juga, promosi adalah kunci utama dalam “menjual” pariwisa. Dan tentunya biayanya sangat besar.
”Mengikuti event dan pameran wisata, biayanya tidak murah. Belum lagi leaflet dan famplet, disinilah diharapkan pemerintah bisa lebih berperan,” ucapnya.
Selain promosi, hal lain yang tak bisa diabaikan adalah direct fly dari maskapai penerbangan serta sarana prasarana pendukung lainnya.
”Saat ini, tak ada penerbangan langsung dari Eropa ke Medan. Ini juga sebuah masalah besar, padahal saat ada penerbangan langsung, wisatawan Eropa tumpah ruah ke Ranahminang,” jelasnya.
Industri pariwisata menurutnya, tak bisa dihasilkan secara instan, harus melalui berbagai proses yang pastinya tak selesai dalam sekejap.

”Jangan hanya mengandalkan industri pariwisata dengan konsep B to B saja, justru yang lebih diharapkan adalah gebrakan melalui konsep G to G. Sebab, kalau pemerintah yang turun tangan tentu hasilnya akan lebih terasa,” ucap H Syafril menjelaskan.
Pemerintah lanjutnya, tak peka dalam pengembangan industri pariwisata, padahal banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melalui program CSR dari perusahaan – perusahaan yang ada.
”Saya percaya, pemerintah paham apa yang bisa mereka lakukan, yang menjadi pertanyaan, kapan hal tersebut akan dilakukan?” ucapnya balik bertanya. (ted)









