PUBLIK banyak yang bertanya, siapa yang menjadi pimpinan sidang kode etik terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sosok tersebut adalah Komjen Rudi Darmoko. Jenderal bintang tiga ini memimpin sidang etik terhadap eks Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Jenderal polisi bintang tiga tersebut ditugaskan menjadi Ketua Tim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam sidang etik Ahrie Sonta.
Putusan KKEP Polri menyatakan bila perbuatan Irjen Ahrie Sonta melakukan penyadapan terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat sebagai perbuatan tercela.
Hingga akhirnya Komjen Rudi Darmoko bersama Wakil Ketua Tim KKEP Irjen Roma Hutajulu, serta anggota KKEP Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, Irjen Rahmat Setiadi menjatuhkan sanksi administratif terhadap Ahrie Sonta berupa pemecatan dari Polri.
”Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11).
Isir mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta merupakan tindakan yang tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Isir mengatakan Ahrie Sonta menjalani sidang etik tersebut selama kurang lebih 11 jam lamanya mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
”Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri,” jelasnya.
Atas perbuatannya, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Polri memastikan akan menggelar sidang etik terhadap empat tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat.
Keempatnya tersangka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; eks Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta; Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam kasus ini, Polri telah menahan tiga tersangka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Mereka ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena dalam proses pemulihan usai sakit.
Komjen Pol Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Ia menjabat sebagai Kalemdiklat berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Rudi Darmoko merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 sekaligus peraih Adhi Makayasa.
Pria kelahiran Jakarta, 7 Desember 1971, ini dikenal berpengalaman dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan kepolisian.
Rudi Darmoko merupakan putra Letkol Inf (Purn) Jumadi yang pernah menjadi pelatih Presiden Prabowo Subianto saat bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.
Perjalanan Karier Komjen Rudi Darmoko :
Kasubbag Jabpamenti Bag Mutjab Robinkar SDE SDM Polri.
Kapolres Cilacap (2010).
Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya (2012).
Dosen Utama STIK Lemdikpol.
Karo SDM Polda Kalimantan Selatan (2015)
Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri (2016)
Karo SDM Polda Jawa Tengah (2017)
Karo SDM Polda Metro Jaya (2018).
Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri (2019)
Wakapolda Sulawesi Utara (2020)
Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2021)
Kasespim Lemdiklat Polri (2024)
Kapolda NTT (2025)
Kalemdiklat Polri (2026)
(*/tdc)









