‎DP Haji RI 2027 Diblokir Kerajaan Arab Saudi

- Jurnalis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 08:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Informasi mengejutkan dirilis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait adanya pemblokiran dana uang muka atau down payment (DP) haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi.

‎Dana yang diblokir itu sendiri, mencapai 14 juta riyal.

‎Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan,  pemblokiran tersebut berkaitan dengan persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

‎Dahnil menilai langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena belum didahului proses verifikasi.

‎”Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal,” kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Baca Juga :  Nyaris Sepertiga Kapolda di Indonesia, Seangkatan dengan Kapolri 

‎Dahnil menjelaskan, pemerintah Saudi menyebutkan terdapat pelanggaran ketentuan asuransi terkait jemaah Indonesia.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sembilan penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi.

‎Namun, menurut Dahnil, jemaah dengan sembilan penyakit tersebut masih dapat lolos proses istithaah kesehatan, yakni pemeriksaan untuk memastikan kemampuan fisik jemaah dalam menjalankan ibadah haji.

‎”Kemudian ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istithaah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi,” ujarnya.

Baca Juga :  ‎54 % Penghuni Lapas Tersangkut Narkoba  ‎

‎Atas pemblokiran tersebut, Kemenhaj telah mengirim nota diplomatik keberatan. Pihaknya meminta pemerintah Saudi memberikan rincian dugaan pelanggaran yang menjadi dasar tindakan tersebut.

‎”Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa,” ucapnya.

‎”Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah,” tambahnya. (ial/eva)

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB