Waspada Ancaman Spionase Intelijen &  Intervensi Asing ‎

- Jurnalis

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Statement Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra terkait ancaman spionase intelijen dan intervensi asing di era modern semakin kompleks.

‎Mereka hadir melalui ruang abu-abu yang sulit dijangkau hukum konvensional.

Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi agar kedaulatan negara tetap terlindungi tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

‎Hal itu disampaikan Herindra dalam seminar nasional bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Jakarta, Kamis (27/8.

‎Kepala BIN mengingatkan publik dan pemangku kepentingan agar tidak bersikap naif menghadapi ancaman geopolitik global yang semakin senyap.

‎“Spionase itu ada, intervensi asing itu ada. Kita jangan terlalu naif. Kita harus sedikit lebih tegas, tidak perlu berlebihan, tetapi jangan sampai kemudian kita berada di posisi yang dirugikan,” kata Herindra.

Baca Juga :  Diks Cetak Gol, Gladbach Kembali Menang

‎Menurut Herindra, aturan hukum yang lebih spesifik sangat mendesak untuk meredam potensi kerugian negara.

Kendati demikian, ia memastikan pengetatan regulasi tersebut tidak akan mencederai ruang kebebasan sipil.

‎“Jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara,” imbuhnya.

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas kontraintelijen yang transparan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

‎Senada dengan Henrindra, Kepala Pusat Analisis Intelijen Pertahanan BIK Intelhan Brigjen TNI Efran Gunawan membeberkan modus operandi spionase modern yang kerap memanfaatkan celah legalitas.

Aktivitas tersebut sering berlindung di balik kegiatan survei, riset akademik, aliran dana hibah, hingga program organisasi tertentu.

Baca Juga :  Kepala BGN Mundur! ‎

‎“Spionase bekerja di koridor legal, seperti survei-survei di bawah air. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di akademisi juga ada pendanaan-pendanaan,” ungkap Efran.

‎Efran mengakui era kebebasan berpendapat tidak mungkin dibendung kembali.

Namun, ia menilai batasan tegas tetap diperlukan agar aktivitas legal tersebut tidak disalahgunakan untuk melumpuhkan kedaulatan nasional.

‎“Kebebasan berpendapat ini sudah tidak bisa lagi kita hentikan. Namun tentu harus ada koridor yang membatasi. Jangan sampai mengangkangi kedaulatan negara,” pungkasnya.

‎Sinergi penguatan regulasi dan instrumen kontraintelijen yang akuntabel diharapkan mampu membangun sistem pertahanan berlapis yang adaptif dan terukur dalam menghadapi dinamika ancaman asing. (*/bsu)

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB