Berpenghasilan di Bawah Rp 8 Juta Per Bulan? Anda Masuk Kategori MBR ‎

- Jurnalis

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia kini mengalami perubahan signifikan.

Pemerintah menaikkan batas penghasilan kelompok MBR, sehingga masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan kini masih dikategorikan sebagai berpenghasilan rendah.

‎Perubahan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai penandatanganan dukungan percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 yang memperbarui batas penghasilan penerima fasilitas perumahan subsidi.

‎Dalam aturan terbaru, pemerintah membagi Indonesia ke dalam empat zona.

Untuk Zona 1 yang mencakup sebagian besar wilayah Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB, dan NTT, batas penghasilan MBR ditetapkan hingga Rp 8,5 juta bagi lajang dan Rp 10 juta bagi yang sudah menikah.

Baca Juga :  Malanca Berbini Empat

Sementara di Zona 4 atau Jabodetabek, batas tersebut melonjak menjadi Rp 12 juta untuk individu dan Rp 14 juta bagi pasangan menikah.

‎Kenaikan batas penghasilan ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap meningkatnya biaya hidup, terutama di kawasan perkotaan.

Harga rumah yang terus naik membuat banyak pekerja dengan gaji yang sebelumnya dianggap kelas menengah kini masih kesulitan memiliki hunian.

Dengan perubahan definisi MBR, kelompok pekerja berpenghasilan menengah di kota besar berpeluang memperoleh akses yang lebih luas terhadap program rumah subsidi.

‎Namun kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan. Sejumlah pihak menilai batas penghasilan hingga Rp 14 juta untuk kategori berpenghasilan rendah berpotensi menggeser sasaran bantuan perumahan.

Baca Juga :  Rombongan Kapolda Papua Tengah Diberondong Peluru

Kritik muncul karena pekerja dengan penghasilan setara upah minimum atau sedikit di atasnya dikhawatirkan harus bersaing dengan kelompok yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi dalam memperoleh rumah subsidi.

‎Di sisi lain, pemerintah menilai penyesuaian kriteria ini diperlukan agar program perumahan tetap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Kenaikan harga tanah, biaya konstruksi, dan inflasi membuat definisi MBR yang lama dianggap tidak lagi mencerminkan kemampuan riil masyarakat dalam membeli rumah, terutama di kawasan metropolitan seperti Jakarta dan sekitarnya. (*/sra)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB