TIRA, JAKARTA – Pemerintah membawa angin segar bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
Hal ini diluncurkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
Melalui kebijakan stimulus terbaru, karyawan gaji di bawah 10 juta bebas pajak setelah pemerintah memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP).
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat.
Kebijakan karyawan gaji di bawah 10 juta bebas pajak ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.
Awalnya, insentif ini hanya menyasar sektor industri padat karya tertentu seperti industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, serta furnitur dan produk kulit.
Namun, pemerintah melihat perlunya perluasan stimulus untuk mempercepat pemulihan di sektor lain.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa stimulus karyawan gaji di bawah 10 juta bebas pajak kini juga berlaku untuk sektor pariwisata, termasuk pekerja di hotel, restoran, dan kafe.
”Yang terkait dengan perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, kini kita lanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (15/9).
Dengan perluasan ini, pekerja yang memenuhi syarat akan menerima tambahan penghasilan bersih setiap bulannya.
Estimasi tambahan yang akan masuk ke kantong pekerja berkisar antara Rp60.000 hingga Rp400.000 per bulan, tergantung pada besaran gaji dan tarif pajak yang dibebaskan.
Tambahan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan untuk program ini. Untuk tiga bulan terakhir di tahun 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp120 miliar.
Sementara itu, untuk 2026, alokasi dana ditingkatkan menjadi Rp480 miliar agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja.
Kebijakan ini diapresiasi karena menyasar langsung kebutuhan riil pekerja dengan upah menengah ke bawah.
Selain meningkatkan kesejahteraan pekerja, stimulus ini juga diharapkan memberikan efek domino positif bagi industri pariwisata.
Dengan daya beli yang meningkat, konsumsi masyarakat pada layanan hotel, restoran, dan kafe diperkirakan akan ikut terdongkrak, sehingga membantu memutar kembali roda perekonomian di daerah-daerah wisata. (rta)









