Ramai-ramai Boikot Israel ‎

- Jurnalis

Rabu, 9 September 2026 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prancis dan Kanada menyatakan akan mengikuti langkah Inggris memboikot barang-barang yang diproduksi di wilayah jajahan Israel.

Negara ketiga dan sejumlah lainnya juga mengakui terjadinya pembersihan etnis oleh Israel di Tepi Barat.

‎Di ruang sidang Parlemen Inggris yang dipadati hadir pada hari Selasa, para anggota parlemen berkumpul untuk menyimak langkah-langkah pemerintah dalam mengatur ulang tatanan dengan Israel.

‎Sambil mengangguk bersama para menteri kabinetnya, Perdana Menteri Andy Burnham—yang baru menjabat tujuh minggu—mendengarkan dengan saksama saat Menteri Luar Negeri Ed Miliband (yang juga baru menjabat dan berlatar belakang Yahudi) mengumumkan larangan perdagangan produk dari organisasi di Tepi Barat yang diduduki.

‎Ia menyatakan bahwa Kanada dan Prancis akan mengambil langkah serupa. “Hari ini, Prancis dan Kanada, bersama Inggris, mengumumkan bahwa mereka juga akan melarang impor barang dari organisasi ilegal,” ujar Miliband dilansir kantor berita Kanada, CBC.

‎Sorak-sorai menggema di ruang sidang parlemen. Miliband mencatat bahwa ketiga negara tersebut tidak sendirian dalam mengambil tindakan terhadap terus berlanjutnya perluasan organisasi Israel di Tepi Barat yang diduduki.

‎”Belanda, Irlandia, Belgia, Spanyol, dan Norwegia—yang telah melarang produk tersebut atau sedang dalam proses melakukannya—bersama banyak negara lain seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Polandia, Portugal, dan Swedia, hari ini berkomitmen untuk mendukung tindakan lebih lanjut.”

‎Miliband mengatakan Inggris juga akan mengambil tindakan “terhadap perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan layanan seperti konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estate untuk perluasan usaha.”

‎Diiringi sorak-sorai yang kembali membahana, ia berkata: “Anda akan menghadapi dampak penuh dari sanksi Inggris.”

‎Miliband menyatakan bahwa langkah Inggris ini diambil sekarang karena Israel telah melampaui “garis merah jangka panjang”—merujuk pada pengumuman terbaru Israel mengenai pembukaan tender pemukim di kawasan yang dikenal sebagai E1 di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Baca Juga :  Tak Penuhi SOP, Insentif Fasilitas SPPG Dicabut

‎Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara mengadakan organisasi tersebut secara ilegal berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang mengatur tentang pendudukan militer.

Israel menolak pandangan ini dan menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah yang disengketakan, bukan wilayah pendudukan.

‎Bulan September menandai satu tahun sejak Kanada, Inggris, dan Prancis mengakui negara Palestina. Dalam sebuah pernyataan bersama,

Perdana Menteri Mark Carney, bersama rekan sejawatnya dari Inggris dan Prancis, menyatakan bahwa “sudah tiba saatnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut.”

‎Para pemimpin tersebut menegaskan “komitmen teguh mereka terhadap keamanan Israel,” seraya menambahkan bahwa “kami mendukung Israel yang aman dan tenteram, yang hidup berdampingan dengan Palestina yang aman dan tenteram.”

‎Fokus mereka untuk mempertahankan solusi dua negara, menurut pernyataan tersebut, tetap “sangat penting bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Timur Tengah maupun wilayah lainnya.”

‎Saat menjelaskan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, Carney, Burnham, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa “perluasan organisasi secara sistematis di Tepi Barat—termasuk keputusan terbaru pemerintah Israel untuk melanjutkan pembangunan organisasi E1, serta meningkatnya kekerasan yang tajam oleh para pemukim—merupakan ancaman langsung dan mendesaknya visi perdamaian tersebut.”

‎Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Selasa bersama para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, dan sembilan negara Eropa lainnya.

“Bersama-sama, kami bertekad bulat: solusi dua negara harus dilindungi,” demikian bunyi pernyataan mereka.

‎Dalam sebuah unggahan di media sosial, Anand menyatakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, Kanada akan “memberlakukan perdagangan barang dengan organisasi di Tepi Barat yang ilegal menurut hukum internasional.”

‎Miliband mengatakan bahwa dikeluarkannya laporan kekerasan yang tajam di wilayah pendudukan Tepi Barat merupakan alasan lain di balik keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi.

Baca Juga :  Kabinet Merah Putih, Ini Para Pejabatnya 

“Pemerintah Inggris,” ujar Miliband kepada para anggota parlemen, “sepakat bahwa terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh para teroris pemukim.”

‎Israel mengambil langkah balasan. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menuduh mitranya dari Inggris melontarkan “kebohongan yang keterlaluan” dan mengumumkan penutupan segera konsulat Inggris di Yerusalem Timur.

‎Di antara langkah-langkah balasan lainnya, Sa’ar menyatakan bahwa Israel akan mengusir perwakilan Inggris dari pusat militer gabungan yang menyatukan gencatan senjata di Gaza serta menghentikan program pelatihan Inggris bagi pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

‎Selain itu, Israel akan melarang masuknya 12 pejabat terpilih Inggris ke negara tersebut, serta warga negara Inggris lainnya yang menurut Sa’ar “terlibat dalam aktivitas antisemitisme dan anti-Israel.”

‎Anggota Kongres AS Randy Fine teringat bahwa perusahaan-perusahaan Inggris yang mematuhi potensi boikot Inggris terhadap produk-produk dari organisasi Israel dapat dilarang berbisnis di Florida, dengan Merujuk pada undang-undang anti-boikot negara bagian yang ia susun.

‎Dalam sebuah unggahan di X, Fine menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan melarang perusahaan Inggris mana pun yang memaksa mematuhi boikot itu untuk berbisnis dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah Florida, termasuk perusahaan yang memerlukan izin atau interaksi terkait perpajakan untuk beroperasi.

‎Baik mengatakan bahwa Florida adalah “salah satu mitra dagang terbesar Inggris” dan kebijakan tersebut “dapat merugikan mereka miliaran dolar”; ia menunjuk penerapan undang-undang itu sebelumnya terhadap kebijakan Airbnb tahun 2019 yang mencantumkan daftar properti di wilayah organisasi sebagai bukti dampaknya.

Ia juga menyebut langkah Inggris tersebut sebagai “proyek demi pencitraan semata-mata untuk mendukung terorisme Islam”. (*/rep)

‎

‎

Berita Terkait

Tingkatkan Kapasitas SDM, Personil PJS Bukittinggi “Belajar” ke Tempo
Jerman : Perang di Teluk Bukan Urusan NATO ‎
Tak Penuhi SOP, Insentif Fasilitas SPPG Dicabut
‎Rp 232 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung
Polisi Terbuka Terima Kritik
Kampung Tongkol, Ironi di Gemerlapnya Ibu Kota
RM Panji Sostrokartono, Orang Indonesia Pertama Bertitel Sarjana
Catat! Penggunaan Strobo & Sirine Dievaluasi!
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 19:01 WIB

Ramai-ramai Boikot Israel ‎

Senin, 11 Mei 2026 - 18:14 WIB

Tingkatkan Kapasitas SDM, Personil PJS Bukittinggi “Belajar” ke Tempo

Selasa, 17 Maret 2026 - 10:16 WIB

Jerman : Perang di Teluk Bukan Urusan NATO ‎

Senin, 8 Desember 2025 - 16:48 WIB

Tak Penuhi SOP, Insentif Fasilitas SPPG Dicabut

Jumat, 21 November 2025 - 13:16 WIB

‎Rp 232 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB