Oleh : Teddy G Chaniago
BELUM lepas dari ingatan pencopotan secara tiba-tiba sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Bukittinggi beberapa waktu yang lalu, kini mereka dan mungkin publik Bukittinggi kembali dikejutkan dengan penempatan mereka di instansi yang berbeda.
Selain Linda Feroza (mantan Kepala dinas kesehatan) yang Memasuki Masa Pensiun (MPP) dan Melwizardi (mantan Sekretaris DPRD) yang mengambil cuti besar, sisanya terjun bebas.
Apakah di posisi setara atau setingkat lebih rendah? Tidak.
Semuanya “diamanahkan” sebagai penelaah kebijakan di institusi yang baru.

Jika mengacu pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), merupakan jabatan fungsional yang setara dengan jabatan pelaksana karena tugasnya lebih pada analisis dan penyusunan rekomendasi dibandingkan dengan tugas yang bersifat kepemimpinan atau pengawasan langsung.
Dimana mereka berlabuh? Teddy Hermawan (mantan kepala BKPSDM) ini ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup.
Egie Pratama Mulya (mantan kepala BKD) diperintahkan mengabdi di Dinas Pertanian.
Selanjutnya Ahda Hidayat (mantan Kepala Dinas PMPTSP) kini di Dispora.
Yogi Astarian (mantan Kepala Dinas Perhubungan) kini di Dinas Lingkungan Hidup.
Akan halnya Wahyu Bestari (mantan Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan) ditempatkan di Satpol PP, Ebiyu Leris (mantan Kepala Dinas Perkim) diungsikan ke PUPR dan Suryadi (mantan Kadis Kominfo) di Bapelitbang.
Pejabat lainnya yaitu M. Iqbal (mantan Kabag Umum) dan Jeki (mantan Sekretaris Dinas Pendidikan) menyusul Wahyu Bestari ke Satpol PP.
Sementara itu, Beri (mantan Sekretaris Dinas Pasar dan Perdagangan), disekolah ke Dinas Lingkungan Hidup.
Melihat komposisi penempatan para pejabat eh mantan pejabat tersebut di instansi baru, tentu besar harapan publik akan peningkatan kinerja di organisasi perangkat daerah dimaksud.
Di Satpol PP contohnya, akan ada dua pegawai dengan golongan IV B atau lebih plus dua pegawai dengan golongan III D atau lebih.
Di Dinas Lingkungan Hidup, tentunya kinerja mereka harus lebih optimal dengan masuknya Yogi Astarian dan Teddy Hermawan.
Begitupun dengan Dispora, PUPR dan Bapelitbang dan Dinas Pertanian dan Pangan.
Meskipun kebingungan publik menjadi jadi dengan penempatan tersebut dan terlihat seperti aneh tapi nyata, tapi keputusan tetap sebuah keputusan.
Jika dulunya mereka dicopot secara massal, kini “Alhamdulillah” mereka juga diberi “amanah” secara massal.
Untuk diketahui, Penelaah Teknis Kebijakan, diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN, serta peraturan instansi yang lebih spesifik seperti peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian terkait. ***









