Ganti Kerugian Negara Rp1,93 T Belum Balik Selama 2 Tahun ‎

- Jurnalis

Selasa, 21 April 2026 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – ‎Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan nominal kerugian negara yang sudah ditetapkan untuk diperoleh kembali, namun masih belum tuntas setelah 20 tahun berjalan.

‎Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, temuan ini telah tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2025 atau IHPS yang turut memasukkan hasil pemantauan ganti kerugian negara periode 2005-2025.

‎”IHPS Semester II-2025 ini juga memuat hasil pemantauan ganti kerugian negara atau daerah 2005-2025 dengan status yang sudah ditetapkan sebesar Rp 5,88 triliun,” kata Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/4).

‎Adapun selama 20 tahun pemantauan, BPK mencatat, dari kerugian negara yang telah ditetapkan sebesar Rp 5,88 triliun dan harus kembali ke negara ataupun pemerintah daerah, nilai yang berhasil diperoleh baru sebesar Rp 3,95 triliun.

Baca Juga :  Kajagung Mutasi Ratusan Jaksa

‎Sedangkan nominal yang masih belum kembali ke negara ataupun daerah sebesar Rp 1,93 triliun.

‎”Atas kerugian tersebut telah dilakukan penyelesaian sebesar Rp 3,95 triliun melalui pelunasan, proses angsuran, dan penghapusan sehingga masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp 1,93 triliun atau 32,8% dari total kasus kerugian yang telah ditetapkan,” kata Isma Yatun.

‎Selain itu, dalam kesempatan itu Isma Yatun mengungkapkan, IHPS Semester II-2025 ini juga memuat pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-2025.

Baca Juga :  Pasca Demontrasi, Penerimaan Anggota DPR RI Terjun Bebas ‎

‎Rinciannya ialah 39 laporan hasil pemeriksaan investigatif telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan sebanyak 13 laporan, dan dalam proses penyidikan sebesar 26 laporan.

‎Selanjutnya, 564 laporan hasil penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan dalam proses penyidikan sebanyak 115 laporan, dan sudah dinyatakan P21 sebanyak 449 kasus.

‎Terakhir, sebanyak 445 pemberian keterangan ahli dalam tahap persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum alias JPU. (arj/mij)

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB