TIRA, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 Rp172,7 triliun, atau setara 5,5% dari target APBN yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.
“Angka ini tumbuh sebesar 9,5% secara tahunan atau year on year (yoy),” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2).
Dia menuturkan kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang pada tahun lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penerimaan pajak pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut telah mencapai 4,9% dari target penerimaan dalam APBN 2026.
Suahasil menyebut kenaikan penerimaan pada awal tahun ini terutama ditopang oleh kinerja PPN dan PPnBM yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Penerimaan neto dari PPN dan PPnBM mencapai Rp45,3 triliun atau melonjak 83,9% secara tahunan, mencerminkan konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga.
”Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran PPN serta PPnBM,” tuturnya.
Suahasil menambahkan perbaikan manajemen restitusi turut mendorong peningkatan penerimaan neto, seiring turunnya restitusi sebesar 23,0%.
”Restitusi dilakukan manajemen oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang tentu dijaga baik,” katanya.
Dari sisi jenis pajak lainnya, PPh Badan mencatatkan penerimaan Rp5,7 triliun atau tumbuh 37,0%.
Sementara itu, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 terealisasi Rp 13,1 triliun, masih terkontraksi 20,4%.
PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 juga mencatatkan penurunan dengan realisasi Rp26,0 triliun atau turun 11,0% dibandingkan tahun lalu.
Adapun pajak lainnya membukukan Rp16,1 triliun dengan pertumbuhan sangat tinggi mencapai 685,8%.
Penurunan pada PPh Orang Pribadi dan PPh 21 disebut dipengaruhi faktor administratif, yakni masih terdapat setoran dalam bentuk deposit sebesar Rp6,1 triliun yang belum dipindahbukukan.
Apabila deposit tersebut telah dipindahbukukan, maka pertumbuhan PPh Orang Pribadi dan PPh 21 dapat mencapai 16,5%.
Selain itu, deposit pajak lain yang masih tercatat pada pos pajak lainnya dan belum dipindahbukukan sebesar Rp15,4 triliun. (*/lav)









