Menunggu Realisasi 17 + 8 Tuntutan Rakyat

- Jurnalis

Jumat, 5 September 2025 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARI ini, Jumat (5/8) adalah tenggat waktu yang diberikan koalisi sipil, mahasiswa dan elemen warga lainnya kepada  pemerintah dan DPR untuk merealisasikan tuntutan mereka.

‎Suara mereka yang dikenal dengan istilah 17 + 8 Tuntutan Rakyat tersebut, merupakan akumulasi yang disuarakan melalui gelombang demonstrasi 25-31 Agustus.

‎Desakan terhadap pemerintah dan DPR digelar lewat unjuk rasa Kamis (4/9) kemarin, di tiga titik berbeda di waktu yang sama, masing-masing di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka.

Aksi di kawasan ini dimotori aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).

‎Lalu, di depan gerbang utama DPR yang dilakukan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan sejumlah influencer yang menyerahkan tuntutan 17+8 di gerbang belakang atau Gerbang Pancasila, DPR.

‎Beberapa pesohor yang hadir pada kesempatan itu antara lain, Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Fathia Izzati, Andhita F Utami atau Afu, hingga Jeremy Owen.

‎Tiga unjuk rasa tersebut membawa rumusan tuntutan yang berbeda, meski sebagian besar memiliki substansi yang sama, seperti reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan tim investigasi kerusuhan aparat selama 25-31 Agustus.

‎Mereka juga memberikan dua tenggat waktu bagi DPR dan pemerintah untuk memenuhi tuntutan.

Dalam jangka pendek, mereka meminta tuntutan harus dipenuhi paling lambat 5 Agustus.

Sedangkan, dalam jangka panjang tuntutan harus dipenuhi pada Agustus 2026.

‎Isi 17 + 8 Tuntutan Rakyat:

‎Adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu.

Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketum parpol, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025.

‎17 Tuntutan Jangka Pendek

‎Tugas Presiden Prabowo:

‎1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Baca Juga :  Sepanjang 2025, Kantor Imigrasi Agam Terbitkan 26.722 Paspor

‎2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kaurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan apparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandate jelas dan transparan

‎Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

‎3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).

‎4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

‎5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

‎Tugas Ketua Umum Partai Politik

‎6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

‎7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

‎8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

‎Tugas Kepolisian Republik Indonesia

‎9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

‎10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

‎11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

‎Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

‎12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

‎13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

‎14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

‎Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

‎15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

‎16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

‎17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

‎8 Tuntutan Jangka Panjang

‎Selanjutnya, ada pula 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026. Berikut isinya:

Baca Juga :  Tiga ASN Tewas Ditembak KKB

‎1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

‎Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.

Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

‎2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

‎Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

‎3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

‎Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

‎4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

‎DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

‎5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

‎DPR harus merevisi UU Kepolisian.

‎Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

‎6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

‎Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

‎7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

‎DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

‎8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

‎Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.

Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

‎(*/dtc)

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB