Prabowo : Stop Operasional SPPG yang Belum Standar

- Jurnalis

Rabu, 25 Maret 2026 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Polemik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tetap saja bandel dengan tidak melengkapi dokumen laik operasionalnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.

‎Tak main – main, orang nomor satu di Indonesia itu menginstruksikan kepada jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional SPPG yang belum standar.

‎Sikap tegas tersebut diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi secara menyeluruh.

‎Arahan itu disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi ketentuan sebelum kembali beroperasi.

‎”SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas,” kata Dadan, menyampaikan pesan khusus Presiden disampaikan bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, dalam keterangannya, Senin (23/3).

Baca Juga :  Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Peningkatan kualitas dengan memiliki tiga sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

‎Ketiga sertifikasi tersebut diharapkan menjadi fondasi utama dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.

“Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan dilanjutkan ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, maupun analisis lingkungan,” lanjut Dadan.

‎Sebelumnya, penghentian telah dilakukan setelah evaluasi menunjukkan sejumlah unit belum memenuhi standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana.

Baca Juga :  Jang Kampia Angek Dingin

‎Berdasarkan hasil evaluasi, 1.512 SPPG yang dihentikan sementara tersebar di beberapa provinsi, yakni DKI Jakarta 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit.

‎Hal serupa juga telah telah dilaksanakan di 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur.

Terdapat 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan, dan 717 dapur lainnya belum melakukan pendaftaran sama sekali.

SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, serta beberapa wilayah di Papua. (*/bkc)

‎

Berita Terkait

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
Gibran Mundur !
Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026
Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎
Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot
Istana Segera Lakukan Bersih – bersih
Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Makar
Menko Polkam: Situasi Keamanan & Ketertiban Nasional, Kondusif
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 12 November 2026 - 16:09 WIB

Gibran Mundur !

Rabu, 11 November 2026 - 06:40 WIB

Berikut Nama Tokoh yang Diabadikan Sebagai Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 16:21 WIB

Massa Tuntut Gibran Tinggalkan Istana ‎

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WIB

Status Ketua Dewan Penasehat KSPI untuk LSP Dicopot

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB