Soal Ijazah, Gibran Dituntut Rp 125 T

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 09:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

‎Untuk itu, Subhan Palal selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

‎Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

‎Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.

‎“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum gugatan.

Baca Juga :  Pesepakbola Keturunan Indonesia Dipanggil Perkuat Jerman U-17 untuk Kejuaraan UEFA 2027 ‎

‎Penggugat gugatan Rp 125 triliun terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, berjanji akan menyetorkan uang tersebut ke kas negara bila gugatannya dikabulkan.

‎Subhan beralasan, semua warga negara menjadi korban dalam kasus ijazah Gibran sehingga uang hasil gugatan sudah seharusnya masuk ke kantong negara.

‎“Karena yang ini perbuatan melawan hukum, korbannya sistem negara hukum. Maka sistem negara hukum ini adalah negara yang milik seluruh warga negara Indonesia,”  kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Baca Juga :  Tingkatkan Kapasitas SDM, Personil PJS Bukittinggi "Belajar" ke Tempo

‎”Maka uang (ganti rugi) itu akan saya minta disetor ke kas negara untuk warga negara lagi, kembali ke warga negara,” imbuh dia.

‎Subhan menyebutkan, karena itu pula ia mengajukan ganti rugi sebesar Rp 125 triliun dalam gugatan yang ia layangkan terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

‎“Jumlah warga negara kita sekarang berapa? 285 juta, (Rp 125 triliun) bagi itu, (per orang kira-kira dapat) Rp 450.000, enggak ada 1 ember kan. (Hitungan uang ganti rugi) dari sana. Bukan asal-asal ada,” ujar Subhan beralasan. (ted)

‎

‎

‎

‎

Berita Terkait

Ramai-ramai Boikot Israel ‎
Tingkatkan Kapasitas SDM, Personil PJS Bukittinggi “Belajar” ke Tempo
Jerman : Perang di Teluk Bukan Urusan NATO ‎
Tak Penuhi SOP, Insentif Fasilitas SPPG Dicabut
‎Rp 232 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung
Polisi Terbuka Terima Kritik
Kampung Tongkol, Ironi di Gemerlapnya Ibu Kota
RM Panji Sostrokartono, Orang Indonesia Pertama Bertitel Sarjana
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 19:01 WIB

Ramai-ramai Boikot Israel ‎

Senin, 11 Mei 2026 - 18:14 WIB

Tingkatkan Kapasitas SDM, Personil PJS Bukittinggi “Belajar” ke Tempo

Selasa, 17 Maret 2026 - 10:16 WIB

Jerman : Perang di Teluk Bukan Urusan NATO ‎

Senin, 8 Desember 2025 - 16:48 WIB

Tak Penuhi SOP, Insentif Fasilitas SPPG Dicabut

Jumat, 21 November 2025 - 13:16 WIB

‎Rp 232 Miliar untuk Normalisasi Ciliwung

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB