TIRA, JAKARTA – Statement Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra terkait ancaman spionase intelijen dan intervensi asing di era modern semakin kompleks.
Mereka hadir melalui ruang abu-abu yang sulit dijangkau hukum konvensional.
Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi agar kedaulatan negara tetap terlindungi tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
Hal itu disampaikan Herindra dalam seminar nasional bertema “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Jakarta, Kamis (27/8.
Kepala BIN mengingatkan publik dan pemangku kepentingan agar tidak bersikap naif menghadapi ancaman geopolitik global yang semakin senyap.
“Spionase itu ada, intervensi asing itu ada. Kita jangan terlalu naif. Kita harus sedikit lebih tegas, tidak perlu berlebihan, tetapi jangan sampai kemudian kita berada di posisi yang dirugikan,” kata Herindra.
Menurut Herindra, aturan hukum yang lebih spesifik sangat mendesak untuk meredam potensi kerugian negara.
Kendati demikian, ia memastikan pengetatan regulasi tersebut tidak akan mencederai ruang kebebasan sipil.
“Jangan sampai ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Kita berbicara mengenai masalah negara,” imbuhnya.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas kontraintelijen yang transparan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
Senada dengan Henrindra, Kepala Pusat Analisis Intelijen Pertahanan BIK Intelhan Brigjen TNI Efran Gunawan membeberkan modus operandi spionase modern yang kerap memanfaatkan celah legalitas.
Aktivitas tersebut sering berlindung di balik kegiatan survei, riset akademik, aliran dana hibah, hingga program organisasi tertentu.
“Spionase bekerja di koridor legal, seperti survei-survei di bawah air. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di akademisi juga ada pendanaan-pendanaan,” ungkap Efran.
Efran mengakui era kebebasan berpendapat tidak mungkin dibendung kembali.
Namun, ia menilai batasan tegas tetap diperlukan agar aktivitas legal tersebut tidak disalahgunakan untuk melumpuhkan kedaulatan nasional.
“Kebebasan berpendapat ini sudah tidak bisa lagi kita hentikan. Namun tentu harus ada koridor yang membatasi. Jangan sampai mengangkangi kedaulatan negara,” pungkasnya.
Sinergi penguatan regulasi dan instrumen kontraintelijen yang akuntabel diharapkan mampu membangun sistem pertahanan berlapis yang adaptif dan terukur dalam menghadapi dinamika ancaman asing. (*/bsu)









