Semakin tingginya mobilitas global dan peluang kerja lintas negara, fenomena kewarganegaraan ganda menjadi sorotan utama bagi pelajar, pekerja, hingga investor internasional.
Pada 2026, lebih dari 120 negara di dunia secara resmi memperbolehkan warganya memiliki dua kewarganegaraan sekaligus.
Status hukum yang membuka akses mobilitas, hak politik, serta peluang ekonomi di dua negara berbeda tanpa melepaskan kewarganegaraan asalnya.
Seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda melalui beberapa cara, yaitu lahir di negara tersebut, berdasarkan keturunan, melalui naturalisasi, melalui pernikahan, melalui program investasi beberapa negara.
Pemerintah Republik Indonesia tidak mengenal dual citizenship untuk orang dewasa.
Sistem ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa prinsip kewarganegaraan Indonesia adalah tunggal, kecuali anak di bawah umur pada kondisi tertentu.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 pasal 6, anak berkewarganegaraan ganda terbatas (hasil perkawinan campuran) diperbolehkan memegang dua paspor hingga usia 18 tahun atau sudah menikah.
Sebelum mencapai itu, mereka tetap diakui sebagai WNI selama terdaftar secara resmi melalui perwakilan RI di luar negeri atau instansi terkait.
Ketika anak tersebut telah berusia 18 atau telah menikah, mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam tenggang waktu tertentu (biasanya sampai usia 21 tahun sesuai UU). Jika tidak memilih, status kewarganegaraan Indonesia bisa hilang.
Kasus yang disorot oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi relevan karena yang menjadi perhatian publik adalah status kewarganegaraan anak dari penerima beasiswa LPDP.
Meski demikian, isu ini tetap sensitif karena Indonesia tidak mengakui dual citizenship bagi orang dewasa dan membatasi kewarganegaraan ganda hanya untuk anak hingga usia tertentu.
Dalam konteks beasiswa yang bersumber dari pajak rakyat, perdebatan ini berkembang dan menunjukkan bahwa isu kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, dan ikatan hukum antara individu dan negara.
Berikut negara yang memperbolehkan Dwi kewarganegaraan :
a. Eropa:
1. Albania
2. Armenia
3. Belgia
4. Bosnia dan Herzegovina
5. Bulgaria
6. Kroasia
7. Siprus
8. Republik Ceko
9. Denmark
10. Estonia (dengan pembatasan)
11. Finlandia
12. Perancis
13. Georgia (dengan pembatasan)
14. Jerman (dengan syarat)
15. Yunani
16. Hongaria
17. Islandia
18. Irlandia
19. Italia
20. Kosovo
21. Luksemburg
22. Moldova
23. Makedonia Utara
24. Norwegia
25. Polandia
26. Portugal
27. Rumania
28. Rusia
29. Serbia
30. Slovenia
31. Spanyol *(Terbatas untuk warga negara Amerika Latin, Andorra, Guinea Ekuatorial, dan beberapa negara lainnya)
32. Swedia
b. Amerika:
33. Antigua dan Barbuda
34. Argentina
35. Bahama
36. Barbados
37. Belize
38. Bolivia
39. Brazil
40. Kanada
41. Chili
42. Kolumbia
43. Kosta Rika
44. Dominika
45. Republik Dominika
46. Ekuador
47. El Salvador
48. Granada
49. Guatemala
50. Guyana
51. Haiti
52. Honduras
53. Jamaika
54. Meksiko
55. Nikaragua
56. Panama
57. Paraguay
58. Peru
59. Saint Kitts dan Nevis
60.Saint Lucia
61. Saint Vincent dan Grenadines
62. Suriname
63. Trinidad dan Tobago
64. Amerika Serikat
65. Uruguay
66. Venezuela
c. Asia:
67. Bangladesh (dengan pembatasan)
68. Kamboja (dalam kasus terbatas)
69. Israel
70. Kirgistan (dengan beberapa pengecualian)
71. Libanon
72. Pakistan
73. Palestina
78. Filipina (dalam kasus terbatas)
79. Korea Selatan
80. Taiwan (dalam kasus terbatas)
81. Thailand
82. Turki
83. Vietnam
d. Afrika:
84. Aljazair (dalam kasus terbatas)
85. Angola
86. Benin
87. Botswana
88. Burkina Faso
89. Burundi
90. Tanjung Verde
91. Republik Afrika Tengah
92. Chad
93. Pantai Gading
94. Djibouti
95. Mesir
96. Eritrea
97. Etiopia
98. Gabon
99. Ghana
100.Guinea-Bissau
101.Kenya
102. Lesotho
103. Liberia (dalam kasus terbatas)
104. Malawi
105. Mali
106. Namibia (dalam kasus terbatas)
107. Nigeria
108. Republik Kongo
109. Rwanda
110. Senegal
111. Seychelles
112. Sierra Leone
113. Somalia
114. Afrika Selatan
115. Togo
116. Tunisia
117. Uganda
118. Zambia
119. Zimbabwe
e. Oceania:
120. Australia
121. Fiji
122. Kiribati
123. Kepulauan Marshall
124. Mikronesia
125. Nauru
126. Selandia Baru
127. Palau
128. Papua Nugini
129. Samoa
130. Kepulauan Solomon
131. Tonga
132. Tuvalu
134. Vanuatu
***









