TIRA, JAKARTA – Polri kembali menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kali ini, giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dipecat setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11).
Jenderal bintang dua tersebut dinilai melakukan pemufakatan terkait aktivitas illegal access atau akses ilegal dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Namun, Eko Hadi tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia langsung mengajukan banding atas putusan pemecatan yang dijatuhkan majelis etik.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi.
Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
”Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” ujar Trunoyudo, dilansir dari suara.com.
Sidang etik yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo itu berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan Eko Hadi.
Usai putusan dibacakan, Eko Hadi langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Eko terlihat mengenakan baju tahanan Propam Polri berwarna biru dan masker hitam.
Kedua tangannya diborgol menggunakan borgol plastik berwarna merah.
Ia tampak menundukkan kepala saat digiring menuju kendaraan taktis Brimob.
Tidak ada perubahan status penahanan setelah putusan etik tersebut karena Eko masih harus menjalani proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Pengajuan banding menjadi langkah lanjutan Eko untuk mempersoalkan keputusan pemberhentian tersebut.
Mekanisme itu akan diproses melalui majelis banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemecatan Eko Hadi menambah daftar perwira tinggi Polri yang dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dipecat melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh lain.
Penanganan perkara pidana terhadap para tersangka tetap berjalan terpisah dari proses penegakan kode etik di internal Polri.
Dengan pemecatan Eko Hadi setelah Ahrie Sonta, perhatian kini tertuju pada perkembangan proses hukum terhadap tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Polri masih harus menuntaskan proses pidana sekaligus memastikan mekanisme penegakan etik berjalan sesuai aturan.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi milik institusi kepolisian untuk kegiatan penyadapan di luar prosedur hukum. (*/ajh)









