TIRA, JAKARTA – Praktisi intelijen Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra mempertanyakan penempatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau pengguna akhir hasil penyadapan ilegal.
Sri Radjasa menilai informasi mengenai posisi Listyo Sigit dalam dugaan perkara penyadapan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Ia bahkan mengungkapkan adanya informasi yang berkembang mengenai dugaan kepentingan tertentu di balik penempatan Listyo Sigit sebagai pengguna akhir hasil penyadapan.
Menurut Sri Radjasa, salah satu kemungkinan yang berkembang adalah agar persoalan tersebut tidak berlanjut hingga Listyo Sigit dijerat pasal makar.
”Upaya atau pernyataan Suyudi kemarin menempatkan Sigit sebagai user, ya ini juga diduga juga ada kepentingan presiden, jangan sampai kalau ini diterusin kemudian ada pasal makar dijatuhkan kepada Sigit. Ini juga akan merusak citra Polri,” kata Sri Radjasa saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dikutip dari podcast pada Senin (16/11).
Meski demikian, Sri Radjasa tidak membeberkan sumber informasi maupun bukti yang mendasari dugaan tersebut.
Ia juga tidak menyimpulkan bahwa Listyo Sigit telah terbukti menjadi pengguna akhir hasil penyadapan.
Sri Radjasa justru mempertanyakan konstruksi perkara tersebut dan meminta informasi yang berkembang diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi institusi kepolisian.
Lebih jauh, Sri Radjasa menilai polemik penyadapan tidak seharusnya hanya diselesaikan dengan upaya mempertahankan nama baik institusi Polri.
Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah mengungkap pihak-pihak yang diduga menggunakan institusi kepolisian sebagai alat untuk kepentingan politik.
Ia menilai pembenahan Polri harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menindak pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
”Kalau menurut saya, kalau kita menyelamatkan polisi, kan amputasi nih habis-habisan nih—siapa, si A dan yang selama ini menggunakan polisi sebagai parit politik,” ujarnya.
Sri Radjasa bahkan menegaskan kepentingan menyelamatkan negara harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan institusi.
Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok politik.
”Inilah saatnya presiden dituntut untuk bersikap sebagai seorang negarawan,” ucapnya.
Menurut Sri Radjasa, seorang presiden harus berani mengambil kebijakan tegas meskipun keputusan tersebut berpotensi berdampak terhadap kelompok atau mitra politiknya.
”Ketika dia mengambil kebijakan, ketika dia keras, itu semata-mata buat rakyat dan negara ini. Perspektifnya perspektif kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok,” tuturnya.
Polemik mengenai posisi Listyo Sigit sebagai end user mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal.
Dalam pengungkapan tersebut, nama Listyo Sigit turut disorot karena diduga menjadi pihak yang menerima atau menggunakan hasil penyadapan.
Penempatan seseorang sebagai end user menjadi persoalan penting dalam mengurai konstruksi perkara, terutama untuk mengetahui siapa yang memerintahkan, mengendalikan, hingga memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Namun, status maupun peran seseorang dalam perkara pidana harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Sementara itu, pernyataan Sri Radjasa mengenai dugaan kepentingan di balik penempatan Listyo Sigit sebagai end user masih merupakan informasi dan penilaiannya yang memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (*/trb)









