Helmi Hasan Jamin Tambang Emas Bermanfaat, Tapi Pemprov Masih Ragu: Kebijakan yang Setengah Hati?

- Jurnalis

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Vox Populi Vox Dei

Pernyataan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tentang rencana kehadiran tambang emas di Kabupaten Seluma kembali memantik sorotan publik. Di satu sisi, ia menjamin tambang emas akan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, ia juga mengaku bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu belum dapat memutuskan untuk menerima atau menolak rencana investasi tersebut.

Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah pemerintah benar-benar memahami risiko sosial dan ekologis tambang emas, atau sekadar bermain aman di antara kepentingan politik dan tekanan investasi?

Helmi Hasan mengutip contoh tambang emas di Banyuwangi sebagai bukti keberhasilan. Tetapi perbandingan ini tampak terlalu sederhana. Kondisi sosial, tata kelola, dan kesiapan daerah jelas berbeda. Di banyak wilayah lain, kehadiran tambang justru meninggalkan jejak konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta jurang ketimpangan sosial-ekonomi yang makin lebar.

Baca Juga :  Pemain Termahal di Pentas ISL 2025/2026

Ketika Gubernur mengatakan, “Pemprov belum bisa memutuskan sebelum masyarakat memahami manfaat tambang,” pernyataan itu terdengar seperti upaya menggiring opini publik agar menerima investasi, bukan mendorong partisipasi sejati. Masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus diyakinkan, bukan pihak yang memiliki hak menentukan arah kebijakan atas ruang hidup mereka.

Di balik narasi manis “manfaat untuk rakyat”, publik membaca adanya tarik-ulur kebijakan antara kepentingan ekonomi dan pertimbangan politik. Helmi Hasan, selain sebagai Gubernur, juga Ketua DPW PAN Bengkulu dan adik dari Menteri Zulkifli Hasan. Posisi politik ini membuat sikapnya terhadap tambang emas Seluma tidak bisa dilepaskan dari jejaring kepentingan elit nasional dan daerah.

Baca Juga :  PC PPM Kota Bengkulu Ikut Aksi Damai  Bersama Ribuan Demonstran

Jika pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat Seluma, maka transparansi dan partisipasi publik harus menjadi fondasi utama. Pemprov wajib membuka hasil kajian AMDAL, mengundang akademisi independen, dan menjamin keterlibatan masyarakat tanpa intervensi atau tekanan politik.

Tanpa langkah konkret, pernyataan Gubernur Bengkulu hanya akan dipandang sebagai politik pencitraan: menjanjikan kesejahteraan lewat tambang emas, tapi menutup mata terhadap risiko ekologis dan sosial yang bisa menjadi bencana jangka panjang.(***)

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Jumat, 20 November 2026 - 06:38 WIB

Tiga Polisi Aktif Sandang Bintang Empat ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB