TIRA, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 21.143 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK hingga akhir Maret 2026, sebagai bagian dari 147.310 permintaan layanan yang diterima otoritas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa OJK telah menerima 10.516 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal.
Dari angka itu, 8.515 adalah pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal.
“OJK ini terus melakukan berbagai upaya pemberantasan kegiatan-kegiatan keuangan ilegal, ini komitmen kita. Ini banyak sekali yang sudah kita tindak lanjuti,” ujar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK secara daring, Senin (6/4).
Dia mengatakan bahwa OJK telah berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga negara yang ada dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.
Hasilnya, mereka berhasil memberhentikan operasi dari 953 entitas pinjol ilegal.
Dia menyebut bahwa Satgas PASTI juga menghentikan penawaran-penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dengan tindakan pemblokiran.
Dicky juga menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan penipuan keuangan atau scam melalui platform Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sesuai dengan komitmen nasional.
Sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Maret 2026, OJK telah memblokir sebanyak 460.270 rekening.
“460.270 [rekening] dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp585,4 miliar. Kurang lebih di sini kita bisa lindungi hampir Rp600 miliar. Ini terus berjalan dari waktu ke waktu,” paparnya.
Secara internal, OJK juga mengkombinasikan kelompok-kelompok kerjanya, seperti dengan Satgas PASTI yang memantau laporan penipuan masyarakat yang masuk ke IASC.
Hasil pekerjaan tersebut kemudian digunakan dalam upaya kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan tindakan lanjut.
Dicky pun melaporkan bahwa terdapat sebanyak 94.294 nomor telepon yang diduga terkait penipuan yang berhasil diblokir.
Dia pun menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi.
Masih dalam periode kuartal I/2026, dia menuturkan bahwa OJK telah memberikan berbagai sanksi administrasi kepada berbagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam rangka penegakan peraturan dan perlindungan konsumen.
“Berupa 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, dan 15 sanksi denda kepada 13 PUJK,” katanya.
Dalam meraih tujuan yang sama, Dicky menyatakan bahwa OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, dan 11 sanksi administratif, berupa denda, kepada berbagai pihak sebagai bagian dari pengawasan perilaku pasar (market conduct). Dalam pengawasan tersebut, OJK melibatkan seluruh pelaku industri. (*/lkk)









