TIRA, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mencabut gugatan dan walk out atau keluar dari sidang kasus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Pengadilan Wakil Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10).
Denny menceritakan aksi walk out itu di akun pribadi resmi di Instagram.
”Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran,” tulis Denny, dikutip Kamis.
Denny mengungkap pengungkapan walk out karena pihak tergugat yakni Kementerian Pendidikan, tidak datang menghadirkan bukti apapun yang bisa menjadi dasar terbitnya suket untuk Gibran.
”Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak datang menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket,” tulis Denny.
Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru memberikan persetujuan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?” Denny menutup status di akunnya.
Dari situs resmi PTUN, gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran diluncurkan pada 15 Juli 2026.
Pada kasus ini, pihak penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana sementara tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Petitum penggugat yakni meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.
Surat Keputusan Nomor 9149 itu jadi dasar penilaian administratif yang digunakan KPU RI saat memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. (*/wis)









