KPK Dalami Dugaan Korupsi Cukai di Djarum  ‎

- Jurnalis

Minggu, 1 November 2026 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kasus dugaan korupsi yang menyeret PT. Djarum menelan kerugian negara di sektor cukai hingga triliunan rupiah.

‎Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut jumlah tersebut merupakan hitungan awal tehadap pengembangan dari perkara di lingkungan Bea Cukai yang terungkap pada Februari lalu.

‎”Untuk hitungan awal di angka triliunan (kerugian negara),” kata Budi kepada wartawan seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (30/10).

‎Ia mengungkapkan, penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada Oktober ini. KPK kemudian menggeledah Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah terkait kasus ini.

Baca Juga :  Galuak-galuak Dangka ‎

‎Budi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengungkap tempus atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai tersebut.

‎”Untuk tempus-nya nanti kami update, ya. Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan,” katanya.

‎Budi menjelaskan, proses yang dilakukan hingga saat ini masih dalam penyelidikan awal untuk mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait kasus tersebut melalui penggeledahan di Kudus, termasuk Kantor PT Djarum dan Kantor Bea Cukai setempat.

Baca Juga :  MKMK : Hakim yang Sidangkan Gugatan Ijazah Gibran Tak Langgar Kode Etik  ‎

‎Ia juga belum mengungkap apa saja yang disita penyidik lantaran penggeledahan lanjutan di Kudus

‎”Sehingga di tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini.

‎”Artinya ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan negara khususnya di sektor cukai,” katanya.

‎Sementara manajemen PT Djarum juga telah merespons terkait kasus tersebut. Corporate Communication Senior Manager Group, Djarum Budi Darmawan mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

‎”Kami menghormati dan menaati hukum,” tuturnya. (*/rob)

‎

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB