TIRA, JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali terseret dalam perkara hukum baru.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ilegal akses, kini Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengusut dugaan tindak pidana makar yang juga menyeret namanya.
Temuan ini menjadi perkembangan baru dalam rangkaian kasus yang tengah didalami Polri.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengungkapkan tim khusus yang dibentuk Kapolri telah menemukan bukti awal setelah melakukan penyelidikan bersama Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Siber.
”Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” katanya di DPR, Kamis (12/11).
Meski demikian, Asep menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Polri juga belum menutup kemungkinan munculnya nama lain seiring perkembangan penyelidikan.
Ada hal yang membedakan perkara ini dengan kasus ilegal akses yang sebelumnya menjerat keempat nama tersebut.
Dugaan makar ditangani melalui laporan polisi tersendiri dan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.
Artinya, Polri masih harus mengumpulkan serta mendalami bukti sebelum meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.
”Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” kata Asep.
Dalam penanganan kasus ini, Asep memastikan Polri tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
Koordinasi dengan Kejaksaan juga telah dilakukan terkait proses berkas perkara.
Asep turut mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
Dia meminta media dan publik tidak membangun opini berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
Masyarakat yang memiliki informasi relevan justru dipersilakan menyampaikannya kepada Polri untuk membantu proses penanganan perkara.
”Media dan masyarakat (diminta) untuk tidak membentuk opini atau berita-berita yang hoaks, semua satu sumber, yaitu kami yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana makar tersebut,” katanya. (*/dtk)









