‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permintaan menghapus persyaratan pendidikan formal atau ijazah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Pemohon menilai, kepemilikan ijazah formal tak otomatis menentukan kepemimpinan, integritas, maupun kecakapan seseorang dalam menjalankan pemerintahan negara.

‎”Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis permohonan yang teregistrasi di MK, Kamis (12/11).

‎Pemohon menilai, penerapan syarat ijazah dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dipandang membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Baca Juga :  Rangkap Jabatan, Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan 

‎Selain itu, pemohon menilai norma Pasal tersebut rentan memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” tulis permohonan tersebut,

‎Pemohon turut membandingkan praktik ketatanegaraan Indonesia dengan negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India yang tidak menerapkan persyaratan ijazah formal bagi calon presidennya.

Baca Juga :  Langgar Aturan TKA, 12 Perusahaan Didenda Rp 4,48 Miliar ‎

“Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden,” tulis pemohon.

‎Gugatan pengujian materiil ini terdaftar dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.

‎Permohonan tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar sebagai Pemohon, yang diwakili oleh kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (*/nkc)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
LPSK Terima Pengajuan untuk Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan  ‎
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB