Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎TIRA, JAKARTA – Polri kembali menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

‎Kali ini, giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dipecat setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11).

‎Jenderal bintang dua tersebut dinilai melakukan pemufakatan terkait aktivitas illegal access atau akses ilegal dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

‎Namun, Eko Hadi tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia langsung mengajukan banding atas putusan pemecatan yang dijatuhkan majelis etik.

‎Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi.

Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

‎”Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” ujar Trunoyudo, dilansir dari suara.com.

Baca Juga :  ‎JPU : Rp 809 M dari Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek untuk Nadiem

‎Sidang etik yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo itu berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

‎Majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan Eko Hadi.

‎Usai putusan dibacakan, Eko Hadi langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

‎Berdasarkan pantauan di lokasi, Eko terlihat mengenakan baju tahanan Propam Polri berwarna biru dan masker hitam.

Kedua tangannya diborgol menggunakan borgol plastik berwarna merah.

‎Ia tampak menundukkan kepala saat digiring menuju kendaraan taktis Brimob.

Tidak ada perubahan status penahanan setelah putusan etik tersebut karena Eko masih harus menjalani proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.

‎Pengajuan banding menjadi langkah lanjutan Eko untuk mempersoalkan keputusan pemberhentian tersebut.

Mekanisme itu akan diproses melalui majelis banding sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Garuda Muda Takluk di Semifinal 

‎Pemecatan Eko Hadi menambah daftar perwira tinggi Polri yang dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dipecat melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.

‎Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

‎Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh lain.

Penanganan perkara pidana terhadap para tersangka tetap berjalan terpisah dari proses penegakan kode etik di internal Polri.

‎Dengan pemecatan Eko Hadi setelah Ahrie Sonta, perhatian kini tertuju pada perkembangan proses hukum terhadap tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

‎Polri masih harus menuntaskan proses pidana sekaligus memastikan mekanisme penegakan etik berjalan sesuai aturan.

‎Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi milik institusi kepolisian untuk kegiatan penyadapan di luar prosedur hukum. (*/ajh)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
LPSK Terima Pengajuan untuk Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan  ‎
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB