‎”7 Batang” Antar Gubernur Riau ke Tahanan

- Jurnalis

Rabu, 5 November 2025 - 20:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid begitu mengejutkan.

Sebab, Gubernur yang katanya sangat dekat dengan masyarakat dan telah berbuat banyak untuk Riau itu, harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎Pada awak media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam konferensi pers akhirnya mengungkap kode khusus yang digunakan Gubernur Riau, kepada Kepala Dinas dan kepala UPT di Provinsi Riau.

‎Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa terkuaknya kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan permintaan “jatah proyek” oleh Gubernur Riau kepada pejabat di bawahnya.

‎Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya kesepakatan antara Abdul Wahid dengan pejabat PUPR-PKPP untuk menyerahkan 5 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp7 miliar, yang dikomunikasikan menggunakan kode “7 Batang”.

‎”AW meminta setoran sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’,” jelas Johanis Tanak.

‎”Dari hasil penelusuran, kami mendapati adanya tiga kali penyerahan uang dalam kurun waktu Juni hingga November 2025,” lanjutnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11) sore.

Baca Juga :  Beban Hutang Ribuan Triliun Jadi Persoalan Baru Pemerintah 

‎Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa skema setoran dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pejabat dinas.

‎Setoran Pertama (Juni 2025): AW melalui perantara MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, memerintahkan pengumpulan dana dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

‎Total yang terkumpul mencapai Rp1,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar diserahkan kepada AW melalui DN, tenaga ahli Gubernur, sementara Rp600 juta diberikan kepada MAS.

‎Setoran Kedua (Agustus 2025): Atas perintah AW melalui MAS dan DN, uang kembali dikumpulkan oleh pejabat UPT. Kali ini, jumlah yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar.

‎Dana tersebut digunakan untuk berbagai alokasi, antara lain Rp300 juta untuk sopir pribadi, Rp375 juta untuk pengurusan proposal kegiatan perangkat daerah, dan Rp300 juta disimpan oleh pihak tertentu.

‎Setoran Ketiga (November 2025): Kepala UPT Wilayah III ditunjuk sebagai pengepul. Dana yang terkumpul mencapai Rp1,2 miliar.

‎Dari jumlah tersebut, Rp450 juta mengalir kepada AW melalui MAS, dan Rp800 juta lainnya diserahkan langsung kepada AW.

Baca Juga :  Kenali, Ini Manfaat Bawang Bombay ‎

‎Dengan demikian, total setoran dari Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal senilai Rp7 miliar.

‎Operasi tangkap tangan dilakukan pada Senin (3/11). Dalam kegiatan itu, tim KPK lebih dulu mengamankan MAS, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau dan FY, Sekretaris Dinas.

Selain itu, turut diamankan lima Kepala UPT Jalan dan Jembatan, masing-masing : KA (UPT Wilayah I), EI (UPT Wilayah III), LH (UPT Wilayah IV), BS (UPT Wilayah V) dan RA (UPT Wilayah VI).

‎KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp800 juta. Tim kemudian bergerak memburu AW yang sempat bersembunyi di salah satu kafe di Pekanbaru, dan akhirnya berhasil diamankan bersama TM, orang kepercayaan Gubernur Riau.

‎KPK menegaskan bahwa operasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

‎”Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan uang rakyat,” kata Johanis Tanak mengakhiri. (*/rol)

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB