150 WNI di Malaysia “Tunggu” Hukuman Mati

- Jurnalis

Kamis, 4 Desember 2025 - 08:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, KUALA LUMPUR – Berita mengejutkan diinfokan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur (KBRI), dimana sebanyak 150 Warga Negara Indonesia (WNI) berada dalam situasi kritis.

‎Mereka saat ini terancam hukuman mati di Malaysia. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai tahapan hukum, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga proses banding.

‎Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito, menegaskan bahwa krisis ini menuntut perhatian serius dari pemerintah.

Besarnya kasus tersebut, kata Danang, terkait erat dengan tindak pidana narkotika, di mana WNI seringkali terjerat sebagai kurir, korban sindikat, atau terlibat tanpa memahami penuh konsekuensi hukum yang menanti di Negeri Jiran.

‎“Setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati harus dipastikan mendapat pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial ),” ujar Danang saat membuka kegiatan ‘Review Penanganan Kasus WNI’ di Kuala Lumpur, Selasa (2/12).

Baca Juga :  Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar

‎Dalam menghadapi tantangan hukum yang sangat kompleks ini, pihak Indonesia, melalui Atase Hukum KBRI dan perwakilan KJRI di Johor Bahru serta Penang, menjalankan strategi perlindungan berlapis.

‎Meskipun hukuman mati tetap diberlakukan untuk tindak pidana berat seperti narkotika dan pembunuhan, Pemerintah Malaysia baru saja melakukan reformasi terhadap sistem hukuman mati wajib .

‎Reformasi ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup, serta membuka celah untuk mengajukan peninjauan kembali ( review ) dan keringanan hukuman ( resentencing ).

Baca Juga :  11 Korporasi Termasuk PMA Jadi Tersangka Karhutla

Peluang ini menjadi harapan besar yang harus dimanfaatkan Indonesia melalui advokasi wawasan yang cerdas dan serius.

‎Danang Waskito mengakui bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar, mulai dari perbedaan bahasa, kesulitan pembuktian, hingga lamanya proses banding.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga sebagai kunci utama efektivitas perlindungan hukum.

‎Selain langkah reaktif, Danang memperhatikan pentingnya penguatan upaya preventif.

Pendidikan hukum dan kesadaran risiko bagi calon pekerja migran harus diperkuat agar mereka memahami penuh konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan, khususnya Malaysia yang tegas dalam kasus narkotika. (*/idc)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB