TIRA, KUALA LUMPUR – Berita mengejutkan diinfokan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur (KBRI), dimana sebanyak 150 Warga Negara Indonesia (WNI) berada dalam situasi kritis.
Mereka saat ini terancam hukuman mati di Malaysia. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai tahapan hukum, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga proses banding.
Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito, menegaskan bahwa krisis ini menuntut perhatian serius dari pemerintah.
Besarnya kasus tersebut, kata Danang, terkait erat dengan tindak pidana narkotika, di mana WNI seringkali terjerat sebagai kurir, korban sindikat, atau terlibat tanpa memahami penuh konsekuensi hukum yang menanti di Negeri Jiran.
“Setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati harus dipastikan mendapat pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial ),” ujar Danang saat membuka kegiatan ‘Review Penanganan Kasus WNI’ di Kuala Lumpur, Selasa (2/12).
Dalam menghadapi tantangan hukum yang sangat kompleks ini, pihak Indonesia, melalui Atase Hukum KBRI dan perwakilan KJRI di Johor Bahru serta Penang, menjalankan strategi perlindungan berlapis.
Meskipun hukuman mati tetap diberlakukan untuk tindak pidana berat seperti narkotika dan pembunuhan, Pemerintah Malaysia baru saja melakukan reformasi terhadap sistem hukuman mati wajib .
Reformasi ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup, serta membuka celah untuk mengajukan peninjauan kembali ( review ) dan keringanan hukuman ( resentencing ).
Peluang ini menjadi harapan besar yang harus dimanfaatkan Indonesia melalui advokasi wawasan yang cerdas dan serius.
Danang Waskito mengakui bahwa tantangan di lapangan masih sangat besar, mulai dari perbedaan bahasa, kesulitan pembuktian, hingga lamanya proses banding.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga sebagai kunci utama efektivitas perlindungan hukum.
Selain langkah reaktif, Danang memperhatikan pentingnya penguatan upaya preventif.
Pendidikan hukum dan kesadaran risiko bagi calon pekerja migran harus diperkuat agar mereka memahami penuh konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan, khususnya Malaysia yang tegas dalam kasus narkotika. (*/idc)









