TIRA. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Putusan tersebut menegaskan wartawan tidak dapat langsung digugat secara pidana maupun perdata atas karya jurnalistiknya.
Putusan dibacakan dalam sidang MK, Senin 19 Januari 2026, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi profesi wartawan.
Gugatan ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) sebagai bentuk dorongan terhadap kepastian hukum bagi kerja jurnalistik.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menyebut putusan MK sebagai tonggak penting bagi kebebasan pers dan penegasan martabat profesi wartawan.
“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik kini dipertegas sebagai mandat konstitusional dalam negara demokratis,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, dua hari lalu.

Irfan menyoroti praktik selama ini, di mana persoalan pemberitaan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pers justru langsung dibawa ke ranah pidana atau perdata.
“Padahal UU Pers telah menyediakan mekanisme yang beradab, seperti hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers. Putusan MK ini menegaskan kembali prinsip tersebut,” tambahnya.
Ia menekankan, dikabulkannya uji materi ini bukan berarti wartawan kebal hukum.
MK justru memperjelas batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab profesional.
“Jika wartawan bekerja tidak profesional, melanggar kode etik, atau menyalahgunakan profesinya, tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi mekanismenya harus tepat, proporsional, dan sesuai hukum pers,” jelas Irfan.
Perlindungan konstitusional, lanjutnya, hanya diberikan terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik.
“Yang dilindungi adalah kerja jurnalistiknya, bukan orangnya. Wartawan bukan kebal hukum, tetapi sebagai profesi yang mulia dan memiliki fungsi penting dalam demokrasi, wartawan juga tidak boleh dihukum secara serampangan,” tegasnya.
Irfan menambahkan, perlindungan terhadap wartawan sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Ketika wartawan dilindungi, yang dilindungi sesungguhnya adalah hak publik untuk tahu. Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa pers yang merdeka dan aman,” katanya.
Ikatan Wartawan Hukum meminta agar putusan MK ini dijadikan pedoman oleh seluruh aparat penegak hukum agar tidak lagi menggunakan pasal-pasal pidana umum secara keliru terhadap kerja jurnalistik.
“Mahkamah sudah memberikan rambu yang jelas. Tugas kita bersama memastikan rambu itu benar-benar dipatuhi dalam praktik,” ujar Irfan Kamil.
Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, turut mengapresiasi putusan MK yang dinilai memberikan kepastian hukum dalam implementasi perlindungan wartawan.
“Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung digugat secara perdata ataupun dituntut pidana,” katanya.
Viktor menegaskan, setiap keberatan terhadap pemberitaan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum pers.
“Sebelum masuk ke ranah pidana atau perdata, harus ditempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers. Jika mekanisme tersebut tidak mencapai kesepakatan, barulah dapat dipertimbangkan langkah hukum lain sebagai bagian dari penerapan restorative justice,” pungkasnya. (*/rie)









