PENEGAKAN hukum tidak boleh menjadi alat politik, khususnya lawan politik.
Karenanya, jangan sampai ada kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice.
”Saya ingatkan, seluruh elemen bangsa, harus patuh dengan hukum,” kata Presiden Prabowo Subianto pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tidak boleh ada miscarriage of justice. Hukum tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mengerjain lawan politik.
”Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya,” katanya mengingatkan.
Pemerintah termasuk dirinya, kata ketua umum Partai Gerindra itu, bertekad untuk mematuhi hukum.
”Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik,” tegasnya.
Prabowo pun mencontohkan pemberian pengampunan hukum berupa abolisi dan amnesti.
”Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, ia meminta pengadilan harus bisa memberikan putusan yang adil serta tanpa ada keraguan sedikitpun.
”Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” imbuh Prabowo.
Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Prabowo ingin ada kepastian hukum di Indonesia.
“Saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” ucapnya.
Menurutnya, rakyat Indonesia harus merasa hidup di mana pemerintahnya bersih dan adil. Hal ini menjadi syarat dari keberhasilan suatu negara.
“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi,” lanjut dia. (*/kdc)









