Gubernur Sumbar Dilaporkan ke Ombudsman  ‎

- Jurnalis

Selasa, 19 Mei 2026 - 16:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walhi Sumatera Barat melaporkan Gubernur Sumbar kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin tambang andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Pemprov Sumbar mengklaim penerbitan izin sesuai prosedur.

‎Walhi Sumbar membuat laporan tersebut pada Senin (18/5), mewakili masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Kecamatan Batang Anai. Pihak yang dilaporkan antara lain Gubernur Sumbar, Bupati Padang Pariaman, casu quo (cq) Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Dinas ESDM Sumbar, Dinas PMPTSP Sumbar, dan Dinas PU Padang Pariaman.

‎”Dalam hal ini, kami menduga ada malaadministrasi dalam pemberian izin tambang andesit seluas 8 hektar di Nagari Kasang, Padang Pariaman, oleh Gubernur Sumbar,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam, Senin.

‎Tommy menjelaskan, secara historis, Nagari Kasang punya kerentanan dan kerawanan terhadap bencana. Sejak 2016, Nagari Kasang merupakan daerah langganan banjir dan banjir bandang, termasuk banjir bandang pada akhir November 2025.

‎Keberadaan tambang andesit yang diizinkan gubernur itu, kata Tommy, berpotensi meningkatkan risiko bencana di Nagari Kasang.

Apalagi lokasi tambang berada di lereng curam dan terjadi di hulu sungai kawasan perbukitan nagari.

‎”Izin operasi produksi tambang ini diterbitkan sebulan pascabencana ekologis Sumatera, termasuk bencana di Nagari Kasang. Jadi, kami menyimpulkan bahwa Gubernur Sumbar ini memang sengaja membuat kuburan massal di Nagari Kasang untuk warganya,” ujar Tommy.

‎Salah satu dugaan maladministrasi pada proses penerbitan izin tambang itu, kata Tommy, terdapat dalam dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang dinilai terjadi inkompetensi dalam proses penyusunannya.

Baca Juga :  Rugikan Negara Rp 10 T, 6 Tersangka Program MBG Segera Disidang  ‎

‎Dalam dokumen UKL-UPL itu, lanjut Tommy, peta yang digunakan bersumber dari peta bahaya inaRISK yang skala petanya 1 : 1.000.000, sedangkan peta yang dibuat dalam dokumen UKL-UPL skalanya 1 : 15.000.

‎Hal itu dinilai menyalahi kaidah perpetaan yang disyaratkan oleh Badan Informasi Geospasial karena terdapat gap dan sumber data yang tidak layak untuk penggunaan peta. Sebab, penggunaan skala peta 1 : 1.000.000 pada peta bahaya tidak memungkinkan untuk melihat seperti apa dampak detail dari sebaran bahaya itu.

‎”Pantas saja kami menduga analisis risiko bencana yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL tidak tepat atau tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya bahaya yang ada di Nagari Kasang,” katanya.

‎Kemudian, lokasi lalu lintas ekskavator dan angkutan tambang tidak dijelaskan secara detail dalam dokumen.

Perusahaan pun menggunakan jalan perkebunan masyarakat hingga kini ditolak dan diportal oleh masyarakat.

‎”Artinya memang tidak ada kekomprehensifan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL ini dan wajar saja masyarakat hari ini menolak,” ujarnya.

‎Tommy menambahkan, masyarakat diwakili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kasang berulang kali mengirim surat ke Gubernur Sumbar terkait penolakan terhadap tambang itu. Terakhir surat dikirim pada 26 Januari 2026. Namun, hingga kini tidak ada balasan.

‎Muhammad Kasiful Gammi (33), perwakilan warga Nagari Kasang, mengatakan, meski ditolak, tambang andesit masih beroperasi.

Tidak hanya meningkatkan risiko bencana, keberadaan tambang itu juga menimbulkan konflik sosial.

‎”Setelah diportal, tambang membuka kembali dengan menggunakan warga di sekitar lokasi. Jadi, secara tidak langsung kami dibenturkan sesama masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Kepala BNNP Sumbar Berganti, Brigjend Ricky Yanuarfi Jadi Direktur Hukum BNN ‎

‎Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan Walhi Sumbar yang mewakili masyarakat Nagari Kasang.

Ombudsman tengah memverifikasi kelengkapan formil dan materil laporan tersebut.

‎”Setelah lengkap dokumen formil dan materil ini, baru kami melangkah ke tahap pemeriksaan subtansi,” kata Adel.

‎Adel menyebut ada beberapa dugaan malaadministrasi yang dilaporkan Walhi Sumbar dalam penerbitan izin tambang andesit di Nagari Kasang itu.

”Yang paling mendasar sebenarnya soal kerawanan bencana, sebab berulang kali terjadi banjir di Kasang,” katanya.

‎Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan laporan Walhi Sumbar ke Ombudsman.

Pemprov akan mengikuti prosedur yang berlaku terkait laporan itu.

‎Mahyeldi mengatakan, penerbitan izin tambang andesit di Nagari Kasang sudah sesuai prosedur.

Sebelum izin terbit di Pemprov, tentunya Pemkab Padang Pariaman juga sudah mengeluarkan izin.

‎”Sesungguhnya ketika kami keluarkan izinnya tentu sudah memenuhi persyaratan, tinggal lagi operasionalnya di lapangan,” kata Mahyeldi.

‎Pemprov Sumbar menerbitkan Persetujuan Gubernur Sumbar tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada PT Dayan Bumi Artha (DBA) pada 31 Desember 2025.

Penerbitan izin operasi produksi itu hanya berselang sebulan dari bencana yang terjadi di Sumbar, termasuk di Nagari Kasang.

‎Ketua KAN Kasang Bayu Permana Datuak Tan Marajo (33) menyebutkan, izin itu terbit, Sumbar masih berduka akibat bencana, termasuk Nagari Kasang.

Longsor menewaskan dua warga dan melukai empat warga di Nagari Kasang serta banjir merendam perumahan Kasai. (*/kps)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB