Jual Beli Titik SPPG Terus Didalami Kejagung

- Jurnalis

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIRA, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku mendalami aksi penjualan beli titik perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis ( MBG ) oleh pimpinan Badan Gizi Nasional ( BGN ).

‎Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut diduga ada peran dari eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan izin SPPG tersebut.

‎Pasalnya, kata dia, berdasarkan temuan investigasi ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.

‎“Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau menjadi mitra BGN. Tapi kenapa bisa menjadi mitra, berarti ada peran dari masing-masing tersangka ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

Baca Juga :  Drektur Lokataru Foundation Ditangkap  ‎

‎“Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini,” imbuhnya.

‎Oleh karena itu, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.

‎“Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami,” tuturnya.

‎Sebelumnya Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG.

Baca Juga :  ‎OTT Bulan Ramadhan, KPK Tangkap Bupati Pekalongan  ‎

‎Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

‎Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Kata Syarief, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

‎”Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujarnya. (*/cen)

‎

Berita Terkait

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎
59 Orang Diperiksa Terkait Makar
Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎
Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta
Kejanggalan di Balik End User LSP 
KKEP Mantan Kapolri Harus Sesuai Hierarki 
‎UU Pemilu Terkait Syarat Ijazah Capres – Cawapres Kembali Digugat
Belum Usai Kasus Penyadapan, LSP Dijerat Makar
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:16 WIB

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Kamis, 19 November 2026 - 13:23 WIB

59 Orang Diperiksa Terkait Makar

Rabu, 18 November 2026 - 13:26 WIB

Sebanyak 83 Kepsek di Lampung Diperiksa Kejaksaan  ‎

Rabu, 18 November 2026 - 08:47 WIB

Dipecat, Eko Hadi Susul Ahrie Sonta

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

Kejanggalan di Balik End User LSP 

Berita Terbaru

Hukum

Dari OPM ke KKB, Kini Jadi KEB ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:16 WIB

MBG

Beras SPHP & Minyakita Terlarang di SPPG ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 13:30 WIB

Sport

Podium untuk Veda Ega ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:06 WIB

Internasional

Kemerdekaan Palestina Didukung 162 Negara, AS “Kekeuh” Menolak 

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:42 WIB

Pendidikan

Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, Ada di Negara Ini ‎

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:25 WIB